Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyebut KPU tak layak menyelenggarakan pilkada. Mardani mengatakan kalau pergantian dilakukan sekarang, akan repot.
Hal ini disampaikan Mardani merespon cuitan Mahfud Md yang menyebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada.
"Kalau pilkada pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek, kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," ujar Mardani, Selasa (9/7/2024).
Sedangkan untuk kemungkinan pergantian sebagian anggota KPU, Mardani mengatakan ada prosedurnya. Terkait cuitan Mahfud kembali, Mardani mengatakan menjadi tamparan untuknya agar terus mengawasi KPU.
"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan tantangan yang dialami KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak pada 2024 ini.
Afif pun meminta dukungan semua pihak untuk menyukseskan pilkada serentak.
"KPU, Bawaslu, DKPP, insyaallah akan bergandengan tangan untuk menyukseskan pilkada kita semua. Para gubernur, para bupati, wali kota, kepolisian, TNI, kami mohon support untuk mengawal proses pemilu pilkada kita berjalan baik," kata Afif
Afif mengatakan menggelar pemilu serentak itu tidak mudah. Sebab, saat ini saja KPU masih mengurusi masalah-masalah seperti pemungutan suara ulang di sejumlah TPS setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini pekerjaan tidak mudah, dalam konteks KPU juga dilakukan di situasi yang harus kita benar-benar konsentrasi karena baru saja melaksanakan pemilu, dan hari ini masih ada beberapa residu yang belum selesai. Ada beberapa PSU yang besok akan dilakukan di tanggal 13 misalnya di Sumbar itu PSU DPD 17 ribu TPS, kalau nggak salah, kemudian Gorotalo di Dapil Gorontalo 2 di kabupaten, di Kaltara juga 2 atau 1 kabupaten, di Papua Pegunungan juga di Jayawijaya," jelasnya.
Menurutnya, ini adalah risiko pemilu serentak. Dia meminta semua pihak mendukung pemilu serentak.
"Jadi, kami bersiap menggelar pilkada pada saat yang sama gelaran pemilu 2024 masih ada persoalan pasca-putusan MK belum selesai, inilah risiko masa transisi pemilu serentak di tahun yang sama, beban menumpuk di tahun yang sama, tapi tidak ada mustahil insyaallah kita bisa, yang penting bergandengan tangan dan saling mendukung," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyorot pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila. Mahfud menilai KPU tak layak jadi penyelenggara Pilkada.
Hal itu diutarakan Mahfud dalam akun X miliknya @mohmahfudmd seperti dilihat Senin (8/7). Mulanya, ia menyinggung soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud. (cw1/nusantaraterkini.co)
