KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi Lebaran, Kendaraan Dinas Dilarang Dipakai Mudik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menjelang perayaan Idulfitri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 terkait pencegahan dan pengendalian gratifikasi pada momen Hari Raya.

Melalui edaran tersebut, lembaga antirasuah mengingatkan seluruh penyelenggara negara (PN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan perayaan Lebaran.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa surat edaran ini bertujuan memperkuat komitmen integritas aparatur negara agar tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berpotensi menjadi gratifikasi.

Menurutnya, para pejabat maupun ASN diharapkan dapat menolak sejak awal setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau melaporkannya kepada KPK apabila sudah terlanjur diterima.

“Surat edaran ini juga menjadi pengingat bagi para penyelenggara negara dan ASN untuk tetap menjaga integritas serta melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan Hari Raya,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (13/3).

KPK mencatat hingga saat ini telah menerima 32 laporan gratifikasi terkait Hari Raya dengan total nilai mencapai Rp13,6 juta. Dari jumlah tersebut, 14 laporan masih dalam tahap verifikasi, sementara 12 laporan telah diputuskan sebagai milik negara dan disalurkan untuk bantuan sosial.

Larangan Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Selain soal gratifikasi, KPK juga menegaskan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk penggunaan kendaraan dinas selama musim mudik Lebaran.

Budi menegaskan kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk menunjang tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti mudik, perjalanan keluarga, atau aktivitas lain di luar tugas resmi,” tegasnya.

KPK juga meminta pimpinan kementerian dan lembaga melakukan pengawasan internal secara aktif terhadap penggunaan fasilitas negara, terutama selama masa libur Lebaran.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

(Dra/nusantaraterkini.co).