KPK Gandeng Mahasiswa Papua Kawal Transparansi Dana Otsus

Nusantaraterkini.co, JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi pemberantasan korupsi lewat jalur pendidikan dengan merangkul perguruan tinggi sebagai mitra strategis. Di Papua, kalangan mahasiswa diajak untuk mengambil peran lebih besar dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama dalam mengawasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.

​Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan di Universitas Cenderawasih (Uncen), Kota Jayapura, Jumat (17/7/2026). Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Rektor II Uncen Dr. Ferdinand Risamasu, serta ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jayapura.

​Dalam forum tersebut, Ketua KPK memaparkan materi mengenai ‘Arsitektur Kewenangan KPK Pasca KUHP 2023 dan KUHAP 2025’. Selain mengulas dinamika regulasi terbaru, Setyo menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan berbasis data.

​“Dana Otsus ini merupakan dana yang telah dikelola Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001. KPK mendorong agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, baik dari sisi penerimaan maupun penggunaannya,” ungkap Setyo.

​Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak dalam menutup celah praktik lancung. Jika seluruh proses penganggaran dipublikasikan secara transparan, masyarakat dan mahasiswa dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan jauh lebih efektif. Setyo juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, melainkan butuh sinergi aktif dari dunia akademik.

​Menanggapi tantangan tersebut, Wakil Rektor II Uncen, Dr Ferdinand Risamasu, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Ia menyatakan pihak kampus siap memperkuat ekosistem antikorupsi di Bumi Cendrawasih melalui jalur riset dan pengabdian masyarakat.

​“Kami menyambut baik ajakan KPK untuk melibatkan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Universitas Cenderawasih telah memiliki Pusat Studi Antikorupsi yang akan terus dikembangkan sebagai ruang kajian, pendidikan, dan penguatan budaya integritas,” kata Ferdinand.

​Ferdinand berharap pusat studi tersebut dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang bisa diimplementasikan secara luas di berbagai perguruan tinggi di Papua. Rangkaian kuliah umum ini pun berlangsung interaktif, ditandai dengan tingginya antusiasme mahasiswa dalam sesi dialog terkait tantangan riil pemberantasan korupsi dan pengawasan dana pembangunan di daerah mereka.

(Emn/Nusantaraterkini.co)