KPK Larang Keras Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik demi Menjaga Marwah Aset Negara ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengeluarkan peringatan keras bagi seluruh penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas, demi kepentingan pribadi selama momentum mudik Lebaran 2026. Langkah preventif ini dipertegas melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya sebagai instrumen untuk menjaga integritas dan marwah pelayanan publik di seluruh tingkatan pemerintahan. 

"Larangan ini mencakup seluruh jenis kendaraan milik negara maupun daerah, termasuk armada operasional yang disewa oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap aset negara tetap berada pada koridor peruntukan tugas dan pelayanan masyarakat," ujar Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, seperti dilansir RMOL, Senin (16/3/2026).

Ditegaskannya, penggunaan kendaraan dinas untuk perjalanan keluarga saat libur hari raya bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip akuntabilitas pengelolaan aset negara. Menurutnya, fasilitas tersebut dibiayai oleh uang rakyat untuk menunjang produktivitas kerja birokrasi, sehingga pemanfataannya untuk kebutuhan personal dapat memicu benturan 

kepentingan yang merusak kepercayaan publik. 

Oleh karena itu, lembaga antirasuah ini mendesak pimpinan di setiap instansi mulai dari kementerian hingga BUMN dan BUMD untuk memperketat pengawasan internal serta mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang kedapatan melanggar aturan tersebut selama periode libur panjang mendatang.

​Di sisi lain, KPK juga mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan fasilitas negara di lingkungan sekitarnya. Publik didorong untuk melaporkan setiap temuan dugaan penyalahgunaan maupun praktik gratifikasi melalui berbagai kanal digital yang telah disediakan, mulai dari situs Jaga.id hingga aplikasi Gratifikasi Online.

Budi menyebutkan, penguatan pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat ini dipamdang sebagai bagian krusial dari integrasi strategi pencegahan korupsi. Hal ini juga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap bersih dan berintegritas,

"Kepatuhan terhadap aturan penggunaan aset negara ini merupakan ujian nyata bagi profesionalisme setiap pejabat negara dalam menjunjung tinggi etika kepemimpinan di tengah masyarakat," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)