Komisi V Dorong Transformasi Penerbangan Indonesia

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyampaikan pentingnya menciptkan ekosistem terbaik untuk industri penerbangan Indonesia. Sudah waktunya Indonesia memiliki ekosistem industri penerbangan yang progresif dan bahkan melampaui negara-negara tetangga di Asia.

“Saya mendukung penuh terciptanya ekosistem terbaik bagi industri penerbangan dengan melakukan transformasi penerbangan Indonesia. Saya yakin ini sudah waktunya Indonesia memiliki ekosistem industri penerbangan yang progresif. Apakah bisa dilakukan sinergi dengan seluruh pihak yang berkepentingan untuk menjadi agenda bersama sehingga dapat menciptakan transformasi atau reformasi industri penerbangan nasional?,” ungkap Syaiful Huda, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Huda-sapaan akrab Syaiful Huda, jika ada komitmen bersama untuk menciptakan transformasi penerbangan Indonesia, maka langkah yang harus segera dilakukan adalah mewujudkan roadmap penerbangan nasional. Penyusunan roadmap ini harus disepakati waktu pelaksanaannya secara bersama-sama.

“Jika ini dilakukan, maka kita akan memiliki rancangan masa depan industri penerbangan yang jauh lebih baik,” katanya.

Salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian besar, kata Huda adalah modernisasi teknologi dan peremajaan peralatan. Digitalisasi “Apa pun yang kita investasikan ke depan, harus menjadi bagian dari semangat transformasi yang terintegrasi. Ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah,” ucapnya.

Isu lain yang juga harus dibahas lanjut Huda adalah terkait harga tiket. Menurutnya, masih tingginya harga tiket menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diatasi.

“Penurunan harga tiket ini penting. Tapi sebetulnya kalau harga tiket masih tinggi tapi pelayanan yang diberikan prima, tidak ada keterlambatan penerbangan dan infrastruktur yang nyaman, maka masyarakat bisa menerima harga yang sedikit lebih tinggi karena merasa mendapatkan nilai dan pelayanan yang sepadan,” katanya.  

Masih tingginya harga tiket, kata Huda, disebabkan harga avtur yang selama ini hanya dikuasai oleh satu pihak yakni PT Pertamina. Menurutnya, beberapa isu yang selama ini dianggap tabu, justru perlu dibuka ke publik, dibahas secara terbuka dan dicari solusi bersama.  

“Mengapa tidak kita diskusikan kemungkinan membuka pasar ini? Kalau kita sepakat bahwa ini bagian dari reformasi, maka harus ada perubahan. Karena harga avtur adalah salah satu komponen terbesar dari biaya operasional penerbangan,” ucapnya.  

“Saya berharap pemerintah dan seluruh stakeholder bisa duduk bersama dan menjadikan isu industri penerbangan ini sebagai agenda nasional bahkan sebagai legacy bangsa. Indonesia punya potensi besar. Dan dengan cara seperti ini, perbaikan menyeluruh bisa kita wujudkan, tidak hanya terbatas pada lima isu yang selama ini kita bahas,” tutupnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)