Kabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
Syahganda Nainggolan menyebut publikasi kebijakan yang transparan dan tepat sasaran dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo hingga 80 persen.
Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan menyebut kepercayaan publik melalui publikasi kebijakan yang tepat sasaran dan transparan mampu mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat terhadap terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mendekati angka 80 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda saat sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-17 Komisi Informasi di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Lonjakan kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo mulai terlihat jelas dalam pantauan lembaga survei pasca langkah penegakan hukum terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, tantangan paling krusial bagi pemerintah saat ini bukan sekadar menjalankan program kerja, melainkan memastikan setiap pemikiran dan arah kebijakan Presiden tersampaikan secara utuh tanpa terdistorsi oleh disinformasi di ruang digital.
“Setelah penangkapan Listyo Sigit, maka terjadi pergerakan kepuasan publik tersebut di dalam lembaga-lembaga survei, dari 43 persen menjadi 63 persen, 62 persen. Jadi naik sekian persen,” ujar Syuganda.
Ia menjelaskan jika lonjakan angka survei tersebut membuktikan jika publik sangat merespons positif kejelasan informasi yang diberikan negara. Bahkan, angka kepuasan tersebut terus bergerak naik saat program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Tentu ini tidak terlepas berkaitan dengan kepercayaan publik, tapi ketika kebijakan itu didekatkan, maka itu naik kepuasan publik terhadap angka 70 persen bahkan mendekati 80 persen,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya pengendalian algoritma dan pengawasan terhadap platform raksasa teknologi (big tech) agar ruang komunikasi publik di Indonesia tidak dikendalikan oleh narasi negatif yang menyesatkan masyarakat.
“Bagaimana cara kita bisa mengatur agar mereka tidak sewenang-wenang mengatur ruang publik di Indonesia, ruang komunikasi publik di Indonesia. Dan sekarang ini yang ngatur itu diatur oleh TikTok, yang ngatur itu diatur oleh Instagram, dan lain-lain,” terangnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia pun mengajak jajaran Komisi Informasi di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi aktif mengawal penyebaran data yang akurat dan menyajikan capaian kinerja pemerintah secara objektif kepada masyarakat luas.
“Saya mengharapkan kepada Komisi Informasi kita bisa dapat bekerja sama, karena informasi ini penting sekali buat kami,” pungkasnya.
(Tia/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·3 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·5 menit yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·25 menit yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·34 menit yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·46 menit yang lalu -
NEWSDasco Bantah Dikaitkan dengan Judi Online dan Doxing, Minta Aparat Turun Tangan
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONALTekan Pengangguran, Polri Gandeng Dunia Usaha Perluas Program POLIRAN
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPolisi Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi di Hotel Medan, 2 Orang Diamankan
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSAsep Romy Desak Pemerintah Perluas Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan, Buruh hingga Nelayan Jadi Sorotan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSRiyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Jangan Korbankan Satwa Langka demi SDA!
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
