Komdigi Buka Layanan Pengaduan Telepon-SMS Spam: Nomor Bisa Diblokir
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka portal laporan atau pengaduan bagi masyarakat yang sering menerima telepon ataupun SMS spam.
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka portal laporan atau pengaduan bagi masyarakat yang sering menerima telepon ataupun SMS spam.
Masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal website aduannomor.id. Nantinya, kementerian akan melakukan pemblokiran terhadap nomor seluler tersebut.
“Kita membuka portal laporan dan juga nomor aduan jika ada dapet spam atau segala macam. Laporkan aja nanti diblokir,” kata Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, di press room Kemkomdigi, Jakarta Pusat, dikutip kumparan, Jumat (16/5/2025).
Edwin mengatakan, spam call terjadi karena adanya kebocoran atau penggunaan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau nomor kartu keluarga oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Biasanya telepon spam digunakan untuk menipu atau sekadar iseng.
“Spam call itu bisa dilakukan karena nomor kita dipakai, NIK kita atau nomor kartu keluarga kita, itu dipakai sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, karena data kita somehow beredar. Nomor telepon kita,” jelasnya.
Berbeda dengan beberapa negara lain yang menggunakan telepon spam untuk memberikan peringatan cuaca ataupun bencana alam. Contohnya, Jepang, Hongkong dan Australia.
“Kalau di Jepang itu ada gempa, ada hujan, handphone kita geter itu. Bukan cuma di Jepang, Hongkong juga. Bahkan di Australia juga, saya lagi (berkegiatan) ternyata weather alert (peringatan cuaca). Kita belum ada ya,” katanya.
Saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan SIM card atau eSIM menjadi maksimal tiga untuk mencegah penipuan melalui telepon atau SMS spam. Termasuk mengembangkan registrasi kartu menggunakan teknologi biometrik.
“Nah, di gerai-gerai sudah tersedia. Jadi kalau ganti kartu ataupun beli kartu baru, kalau mau biometrik bisa. Dan itu, dan aturannya cukup tinggi, saya bilang tadi, untuk akurasinya cukup tinggi (sebesar 96 persen). Dengan biometrik, nomor KTP-nya nggak cukup,” imbuhnya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALDPO Penembakan Brigpol Ronald Enok Ditangkap Satgas Damai Cartenz di Puncak Jaya
Rozie Winata·15 menit yang lalu -
SUMATERA TERKINITak Berhenti, Bupati Al-Farlaky Kembali Lobi Wamensos RI Perjuangkan Pencairan Jadup
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NASIONALJenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo Korban Heli Mi-17V5 Berhasil Dievakuasi dan Disemayamkan di Kampung Halaman
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMSELKapolda Sumsel Resmi Lepas Personel BKO Brimob Usai Tangani Karhutla
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
PENDIDIKANHabib Syarief Dukung Kembalinya Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTertangkap Basah Ngintip Tetangga Ganti Baju, Pria di Sukarami Palembang Diamankan Warga
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMotor Karyawan Sate Taichan Raib Digondol Maling saat Bekerja
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SUMSELUdara Membaik, Pemko Palembang Kembali Gelar CFD Mulai Besok
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
SUMSELAnggota DPR Pertanyakan Subsidi LRT Sumsel Senilai Rp300 Miliar
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan