Keracunan MBG Tembus 33 Provinsi, Charles Honoris Dorong School-Based Kitchen

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengusulkan penyelenggaraan MBG dikembalikan ke dapur sekolah untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan bagi siswa.

Charles mengatakan, niat baik dalam menjalankan program MBG tidak akan menghasilkan hasil maksimal tanpa didukung perencanaan dan desain penyelenggaraan yang matang.

“Niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik,” kata Charles kepada wartawan di gedung DPR, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, dalam sekitar satu setengah tahun pelaksanaan program MBG, kasus keracunan telah mencapai lebih dari 584 kejadian yang tersebar di 254 kabupaten/kota dan 33 provinsi.

“Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan yang tinggi,” ujar Politikus PDIP ini.

Charles menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyebut persoalan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan berkaitan dengan desain penyelenggaraan program.

“Kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total. Karena ini desainnya bermasalah, sehingga harus mau mengubah desain dari penyelenggaraan program ini,” tegas Legislator dapil Jakarta ini.

Salah satu opsi yang sejak awal didorongnya adalah mengembalikan penyediaan makanan MBG ke sekolah melalui konsep school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.

Menurutnya, penyelenggaraan makanan langsung dari sekolah dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas, keamanan, hingga proses distribusi makanan kepada siswa.

“Oleh karena itu, kenapa saya dari awal mendorong, kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah. Kita kembalikan ke school-based kitchen, diselenggarakan melalui dapur sekolah,” katanya.

Charles menilai pemerintah sebenarnya memiliki momentum untuk membangun atau memperbaiki fasilitas dapur sekolah. Terlebih, Presiden sebelumnya telah menyampaikan program perbaikan dan pembangunan sekolah dalam skala besar.

“Kan dari sekolah, toh Bapak Presiden pernah menyampaikan bahkan melakukan operasi terhadap ratusan ribu sekolah yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, alasan keterbatasan fasilitas dapur di sekolah dinilai bukan persoalan yang tidak dapat diatasi. Perbaikan sarana sekolah, menurut Charles, dapat sekaligus diarahkan untuk membangun fasilitas dapur yang memenuhi standar keamanan pangan.

“Sehingga kalau alasannya sekolah ini tidak memiliki dapur, ya ketika melakukan operasi dan perbaikan terhadap sekolah tersebut, ya bisa saja sekaligus memperbaiki dan membangunkan,” katanya.

Charles menegaskan program MBG merupakan kebijakan yang baik karena memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa. Namun, keberhasilan program tersebut harus ditopang sistem penyelenggaraan yang mampu menjamin makanan aman dikonsumsi.

“Kita sudah beruntung bisa menyelenggarakan program makan gratis bagi siswa-siswa ini,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)