Program MBG Diminta Dirombak, Jumlah Titik Layanan Dinilai Berlebihan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal memiliki persoalan dalam desain dan perencanaannya. 

Menurutnya, berbagai masalah yang muncul saat ini merupakan dampak dari perencanaan yang kurang matang.

Charles menyoroti temuan terkait jumlah titik layanan MBG yang dinilai melebihi kebutuhan penerima manfaat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyampaikan adanya kelebihan sekitar 7.000 titik layanan.  Selain itu, terdapat sekitar 13.000 titik lain yang masih dalam proses pembangunan.

"Kalau 27.000 titik ditambah 13.000 titik yang sedang dibangun, maka totalnya sekitar 40.000 titik. Pertanyaannya, apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Faktanya tidak ada," kata Charles Honoris disela-sela RDP dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk penyesuaian jumlah titik layanan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Komisi IX DPR, menurut Charles, telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk merancang ulang desain program tersebut. Charles menyebut pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun cetak biru atau blueprint baru yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia mengusulkan agar skema MBG tidak hanya mengandalkan dapur terpusat seperti saat ini, tetapi juga mempertimbangkan model dapur berbasis sekolah (school-based kitchen) di berbagai daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat lebih fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

"Saya rasa dalam waktu sekitar satu bulan ke depan pemerintah harus sudah memiliki blueprint baru terkait desain program, penerima manfaat, serta kebutuhan anggarannya," ujar politikus PDIP ini.

Charles juga menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi anak dan menekan angka stunting. Karena itu, menurutnya program tidak perlu diberikan kepada seluruh anak Indonesia, melainkan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ia mengusulkan agar penerima manfaat diprioritaskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 3. Berdasarkan perhitungannya, jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut berkisar antara 25 juta hingga 30 juta orang.

Dengan cakupan yang lebih terarah, Charles memperkirakan kebutuhan anggaran program MBG dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau penerima manfaatnya sekitar 25 juta sampai 30 juta orang, maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp200 triliun. Bahkan sekitar Rp100 triliun saja bisa cukup. Ini akan menghemat anggaran negara sekaligus membuat program lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tandas Legislator dapil Jakarta III ini. 

(LS/Nusantaraterkini.co)