Kebiasaan Fotokopi e-KTP Tidak Relevan, Anggota DPR Dorong Percepatan Transformasi Digital

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat transformasi digital layanan kependudukan. Menurutnya, kebiasaan meminta fotokopi e-KTP dalam berbagai urusan administrasi sudah tidak relevan dan justru meningkatkan risiko kebocoran data pribadi masyarakat.

“Jika e-KTP sudah ada cipnya, seharusnya tidak perlu lagi ada drama fotokopi berulang kali. Ketika masyarakat masih dibebani syarat fisik, artinya sistem verifikasi digital kita belum terintegrasi. Ini harus dipercepat demi kemudahan warga sekaligus perlindungan data,” ujar Ali Ahmad, Selasa (12/5/2026).

Ali menilai, meskipun e-KTP telah dilengkapi cip digital, praktik di lapangan menunjukkan banyak instansi publik maupun swasta masih mewajibkan salinan fisik identitas. Kondisi itu dinilai menjadi bukti bahwa digitalisasi sistem kependudukan di Indonesia belum berjalan optimal dan menyeluruh.

“Padahal e-KTP dulu dibiayai dengan mahal oleh APBN dengan tujuan bisa diakses secara digital, namun hingga sekarang perilaku layanan kependudukan kita masih bersifat analog,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur itu juga menyoroti risiko penyalahgunaan data dari fotokopi KTP yang tersebar di berbagai instansi tanpa pengawasan ketat. Menurutnya, data fisik tersebut rawan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan digital.

“Fotokopi KTP yang tersebar itu risikonya besar. Bisa disalahgunakan untuk pendaftaran pinjaman online ilegal, judi online, hingga pembukaan rekening fiktif. Digitalisasi adalah kunci untuk menutup celah kejahatan tersebut,” tegasnya.

Ali menekankan pentingnya percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui ponsel pintar sebagai pengganti kartu fisik. Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan keamanan server data kependudukan agar tidak mudah diretas maupun bocor.

Ia juga mendorong adanya evaluasi dan monitoring berkala terhadap sistem digital layanan kependudukan agar implementasinya berjalan efektif dan aman bagi masyarakat.

“Digitalisasi jangan hanya jadi slogan di atas kertas. Harus benar-benar diwujudkan dalam layanan yang aman, praktis, dan tidak membebani rakyat. Kita harus menuju sistem satu data yang valid dan terlindungi,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)