Pemerintah Diminta Tak Abaikan Nasib Pasien Rentan Imbas Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, meminta pemerintah memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan akibat penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.

Ia menegaskan, pemutakhiran data penerima bantuan memang diperlukan agar program jaminan kesehatan pemerintah tepat sasaran.

Namun harus dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Nihayatul, jangan sampai persoalan administrasi justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru menjadi korban persoalan administrasi. Mereka membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan, bukan dipersulit dengan status kepesertaan yang tiba-tiba tidak aktif. Negara harus hadir, jangan abai terhadap kondisi rakyat,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Politikus yang akrab disapa Ninik itu mengingatkan, jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Karena itu, penyesuaian data PBI harus disertai mekanisme perlindungan agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan.

Ia juga menyoroti dampak serius yang berpotensi dialami pasien dengan penyakit kronis dan mereka yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan. Di antaranya pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, penderita kanker yang membutuhkan kemoterapi, hingga pasien yang memerlukan tindakan medis segera.

“Bagaimana jika ada pasien yang harus menjalani cuci darah atau kemoterapi, tetapi kepesertaan PBI-nya tiba-tiba tidak aktif? Jangan sampai mereka kehilangan akses pengobatan karena persoalan administrasi. Ini menyangkut keselamatan manusia, bukan sekadar persoalan angka dan data,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Ninik meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Langkah ini diperlukan agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses pelayanan kesehatan akibat ketidaksesuaian atau kesalahan pendataan.

Selain koordinasi, ia juga mendorong pemerintah menyederhanakan mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan PBI. Proses pengaktifan kembali harus diprioritaskan bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin maupun membutuhkan penanganan medis darurat.

“Jangan sampai rakyat miskin harus mengurus berbagai persyaratan ketika sedang berjuang melawan penyakit. Pemerintah harus memiliki mekanisme respons cepat. Jangan menunggu ada masyarakat yang terlantar atau kondisi pasien semakin memburuk baru kemudian dilakukan penanganan,” katanya.

Ninik menilai keberhasilan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak cukup hanya diukur dari akurasi data penerima bantuan maupun efisiensi anggaran. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.

“Prinsipnya sederhana, jangan sampai ada masyarakat yang sakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan karena tidak mampu membayar. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Jangan korbankan keselamatan masyarakat atas nama pembenahan administrasi,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)