Rupiah Terpuruk ke Rp18.200, Ida Fauziyah Ingatkan Ancaman bagi UMKM dan BUMN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Ida Fauziyah, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Danantara segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut Ida, pelemahan rupiah berpotensi memicu kenaikan biaya produksi, membebani kinerja badan usaha milik negara (BUMN), serta menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar tidak semakin berdampak terhadap perekonomian nasional.

Tekanan terhadap rupiah terlihat pada perdagangan Kamis (12/11/2026). Mata uang Garuda melemah Rp90 atau 0,50 persen ke posisi Rp18.239 per dolar AS. Posisi tersebut menjadi level penutupan terlemah sepanjang sejarah, setelah rupiah sempat menyentuh Rp18.266 per dolar AS.

Pelemahan berlanjut pada Jumat (13/11/2026). Rupiah dibuka di kisaran Rp18.237 per dolar AS dan menjelang siang masih bergerak di sekitar Rp18.200 per dolar AS.

Ida menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor membuat pelemahan rupiah berpotensi langsung meningkatkan biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menghargai optimisme pemerintah. Namun, harga bahan baku impor tidak menunggu sampai rupiah pulih. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi langsung terdampak dan pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi pihak yang paling rentan," tegas Ida, Sabtu (14/11/2026).

Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis, khususnya kedelai dan gandum.

Berdasarkan perkiraan Badan Pangan Nasional (Bapanas), produksi kedelai lokal pada 2026 hanya sekitar 131,5 ribu ton. Jumlah tersebut jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 2,76 juta ton.

Sementara itu, impor gandum pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 3,72 juta ton atau meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dampak kenaikan biaya bahan baku juga mulai dirasakan pelaku usaha. Harga kedelai impor di tingkat perajin dilaporkan meningkat dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.800 per kilogram pada akhir Oktober, mendekati harga acuan pemerintah sebesar Rp12.000 per kilogram.

Menurut Ida, kenaikan harga bahan baku berpotensi menekan keberlangsungan usaha kecil, mulai dari perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, usaha roti, hingga warung mi.

"Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, usaha roti, hingga warung mi adalah kelompok yang pertama merasakan dampaknya. Margin usaha mereka sangat tipis. Ketika biaya bahan baku naik, pilihannya hanya menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk. Keduanya berisiko menekan daya beli masyarakat," ujarnya.

Karena itu, Ida meminta Kemendag bersama Bapanas memperketat pengawasan terhadap harga dan ketersediaan kedelai serta terigu di pasar. Pemerintah juga diminta memastikan kecukupan stok, mencegah praktik penimbunan, serta menyiapkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Selain berdampak terhadap UMKM, Ida mengingatkan bahwa pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan beban keuangan BUMN, khususnya perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran dalam valuta asing.

Ia merujuk data Bank Indonesia yang mencatat utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai 195,6 miliar dolar AS per Agustus 2026.

Menurutnya, pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban valuta asing ketika dikonversikan ke dalam mata uang domestik. Risiko tersebut menjadi semakin besar bagi BUMN yang memperoleh pendapatan dalam rupiah, tetapi memiliki kewajiban utang dalam dolar AS.

Ida pun meminta Danantara melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan BUMN, terutama perusahaan yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko fluktuasi nilai tukar.

"Danantara harus mengetahui secara terperinci BUMN mana yang paling rentan terhadap risiko pelemahan rupiah. Petakan berapa besar utang valuta asingnya, kapan jatuh temponya, dan berapa bagian yang sudah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging. Jangan sampai pemerintah baru mengetahui besarnya kerugian kurs setelah muncul dalam laporan keuangan akhir tahun," kata Ida.

Ia menegaskan, hasil pemetaan tersebut harus menjadi dasar bagi Danantara dalam menyusun strategi mitigasi risiko keuangan BUMN.

Langkah yang perlu dilakukan antara lain memperkuat manajemen risiko valuta asing, memastikan kecukupan likuiditas, serta mengantisipasi kewajiban pembayaran utang yang segera jatuh tempo.

Ida menambahkan, meskipun faktor global tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, dampaknya terhadap sektor usaha, BUMN, dan daya beli masyarakat tetap harus diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

"Faktor global memang berada di luar kendali kita. Tetapi memastikan UMKM dan BUMN tidak menanggung sendiri dampak pelemahan rupiah adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sekarang, bukan setelah harga barang naik dan kerugian semakin besar," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)