Apresiasi Kebijakan Dukcapil, Aher Dorong Percepatan Layanan Publik Berbasis Data Digital

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam pelayanan administrasi.

Menurut pria yang akrab disapa Aher itu, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital yang lebih aman, modern, dan efisien.

“Langkah Dukcapil ini sangat tepat karena perlindungan data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas utama di era digital. Praktik fotokopi e-KTP selama ini memiliki risiko penyalahgunaan data yang cukup besar apabila tidak dikelola secara aman,” ujar Aher, Senin (1/6/2026).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengimbau seluruh lembaga pemerintah dan swasta untuk tidak lagi meminta fotokopi e-KTP dalam proses pelayanan administrasi. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, pada 6 Mei 2026 menjelaskan bahwa e-KTP telah dilengkapi chip data yang seharusnya dibaca menggunakan perangkat card reader guna menjamin keamanan data pribadi masyarakat.

Aher menjelaskan, e-KTP dirancang sebagai identitas digital yang dapat diverifikasi melalui teknologi pembaca chip sehingga lebih aman dibandingkan penggunaan salinan fisik dokumen. 

Karena itu, pemanfaatan teknologi tersebut serta integrasi data digital antarinstansi dinilai menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, pelayanan publik harus bergerak menuju integrasi data digital otomatis sehingga masyarakat tidak lagi dibebani pengumpulan berulang dokumen administrasi. Oleh karena itu, negara harus menghadirkan sistem yang sederhana, aman, dan terintegrasi,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu juga mendukung kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan secara bertanggung jawab sesuai prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber nasional.

Menurutnya, integrasi data kependudukan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data masyarakat.

Karena itu, Aher berharap seluruh institusi pemerintah, perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor swasta segera menyesuaikan sistem pelayanannya dengan kebijakan Dukcapil guna mendukung ekosistem pelayanan publik digital yang lebih aman dan modern.

“Digitalisasi administrasi kependudukan harus dibarengi dengan penguatan keamanan sistem dan edukasi kepada seluruh lembaga pelayanan agar transformasi ini berjalan efektif dan dipercaya masyarakat. Transformasi digital administrasi kependudukan adalah kebutuhan masa depan. Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terlindungi,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)