RANS Buka Suara soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, Ini Penjelasannya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – PT RANS Entertainment Indonesia Tbk akhirnya memberikan penjelasan terkait kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut menegaskan, nilai kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya digunakan untuk membayar publikasi di media sosial. Anggaran itu juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, hingga kegiatan promosi secara langsung.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (11/11/2026), RANS menyampaikan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun mitra lainnya dilakukan melalui prosedur pengadaan yang berlaku.

"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian pernyataan resmi perusahaan.

RANS menyebut proses pengadaan tersebut dapat dilakukan melalui platform Inaproc maupun e-katalog yang dapat diakses masyarakat. Perusahaan juga mengaku memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial sesuai ketentuan masing-masing instansi.

RANS Klaim Hasilkan 150 Konten dan 52,6 Juta Views

Terkait nilai kontrak yang mencapai Rp14.696.955.002, RANS merinci kerja sama tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye dengan KKP sebesar Rp10.796.955.000.

Perusahaan menyatakan penetapan harga mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk melayani klien lainnya.

Sejumlah komponen menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai kerja sama, mulai dari cakupan pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kesulitan produksi, hingga hasil pekerjaan yang harus diserahkan kepada kementerian.

Menurut RANS, selama pelaksanaan empat kampanye tersebut, pihaknya telah menyelesaikan lebih dari 150 output pekerjaan. Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Hasil pekerjaan itu meliputi produksi konten kreatif, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi digital dan luar jaringan (off-air).

RANS juga mengklaim seluruh kampanye tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 52,6 juta penayangan atau views di berbagai kanal digital setelah seluruh kewajiban pekerjaan diselesaikan.

Ungkap Tujuan Kerja Sama dengan Kementerian

RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan memperkenalkan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif. Kampanye tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Sementara itu, kolaborasi dengan KKP diarahkan untuk menyampaikan edukasi mengenai potensi sumber daya kelautan dan pengembangan industri perikanan nasional.

Dalam pelaksanaannya, RANS menggandeng kelompok kreator The Dudas-1 untuk mengemas materi edukasi dengan konsep perjalanan dan touring.

Sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari produksi konten di antaranya kegiatan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.

Melalui konsep tersebut, perusahaan mengklaim ingin memperkenalkan potensi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih menarik.

Bantah Ada Konflik Kepentingan

Selain nilai pengadaan, RANS turut menanggapi sorotan mengenai kemungkinan konflik kepentingan yang melibatkan Raffi Ahmad.

Isu tersebut muncul karena Raffi merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Perusahaan menyatakan memahami perhatian publik terhadap persoalan tersebut. Namun, RANS menegaskan bisnisnya telah berdiri sejak 2018 dan berkembang melalui berbagai kerja sama dengan mitra swasta maupun lembaga pemerintah.

RANS juga menyebut sejumlah anak usaha dan hak kekayaan intelektual (HKI) telah dikembangkan sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

Salah satu yang disorot adalah The Dudas-1, yang menurut perusahaan telah dibentuk sejak pertengahan 2024.

Sebagai bukti rekam jejaknya, RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan kampanye dari KKP. Jumlah tersebut diklaim lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi untuk kerja sama dengan kementerian tersebut.

ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan RANS dan anak usahanya dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.

Temuan tersebut bersumber dari data portal pengadaan pemerintah milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni data.inaproc.id.

Dari total kontrak Rp14,69 miliar, pengadaan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 mencakup lima paket dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP tercatat memiliki tiga paket pengadaan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar.

Berikut rincian nilai pengadaan yang disorot ICW:

1. Kemendikbudristek – Museum dan Cagar Budaya (2024)

- Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.

- Instagram Reels akun Raffinagita1717: Rp205.893.300.

- Instagram Story akun Raffinagita1717: Rp575.655.000.

- Kehadiran dalam acara (event attendance): Rp2.521.329.200.

- Penayangan TikTok akun Raffinagita1717: Rp144.423.600.

Total: Rp3.900.000.002.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- Influencer engagement, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025): Rp3.596.955.000.

- Influencer engagement pembangunan BINS, Setditjen Perikanan Budidaya (2025): Rp3.600.000.000.

- Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, Setditjen Perikanan Tangkap (2026): Rp3.600.000.000.

Total: Rp10.796.955.000.

Dengan demikian, akumulasi nilai pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

ICW menyoroti pengadaan tersebut, termasuk besarnya belanja jasa influencer dan potensi persoalan transparansi serta konflik kepentingan.

(Dra/nusantaraterkini.co)