JPKP Tegaskan Desakan Gibran Mundur Tak Berdasar Hukum, DPW Sumut Siap Bergerak

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) menilai desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Umum sekaligus Pendiri JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) JPKP Sumatera Utara. Organisasi itu menyatakan siap menjalankan instruksi pimpinan pusat untuk mengonsolidasikan seluruh jajaran dan relawan di wilayah Sumut.

Sikap resmi JPKP tertuang dalam Surat Edaran Segera Nomor 01/SE/REL-JKW-PRG/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo-Gibran.

Maret menjelaskan, dalam putusan kasasi yang dibacakan pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan H.M. Subhan dan menyatakan tidak sah Suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta yang sebelumnya tidak menerima gugatan. Adapun objek sengketa dalam perkara itu merupakan keputusan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Maret, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah posisi Gibran yang tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun tergugat intervensi.

Ia juga merujuk penjelasan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 10 November 2026 mengenai posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut.

“Yang kalah adalah penerbit Suket, bukan pemilik Suket. Ibaratnya, ada orang yang mempermasalahkan sertifikat rumah yang saya beli lunas dan sudah saya tempati, tapi yang digugat adalah BPN tanpa melibatkan saya. Lalu BPN kalah, dan kemudian saya mau diusir dari rumah saya sendiri. Tentu itu tidak bisa diterima,” ujar Maret, Rabu (11/11/2026).

Ia menilai tidak adil apabila seseorang harus menanggung konsekuensi dari putusan pengadilan tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.

“Gibran tidak pernah diberi kesempatan membela diri sebagai pihak yang terdampak di pengadilan, lalu tiba-tiba disuruh mundur. Kami relawan JPKP tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Maret juga mengingatkan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan satu kesatuan mandat politik yang memperoleh sekitar 96 juta suara dalam Pilpres 2024. Pasangan tersebut kemudian ditetapkan KPU dan dilantik MPR pada 20 Oktober 2024.

JPKP turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang, menurut organisasi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Selain itu, JPKP mengacu pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian kewajiban melampirkan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Dengan berbekal ijazah sarjana dan penetapan KPU yang menyatakan Gibran memenuhi persyaratan pencalonan, JPKP berpandangan persyaratan pendidikan tersebut tetap terpenuhi selama ketentuan yang menjadi rujukan masih berlaku.

Atas dasar itu, Maret menginstruksikan konsolidasi nasional untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029.

Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti DPW JPKP Sumatera Utara. Ketua DPW JPKP Sumut, Rudy Chairuriza Tanjung, memastikan seluruh pengurus dan relawan di daerahnya siap bergerak dalam satu komando.

“Instruksi Ketua Umum sudah jelas, dan kami di Sumatera Utara siap melaksanakannya sepenuhnya. Kami segera mengonsolidasikan pengurus dan relawan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” kata Rudy di Medan.

Rudy yang berprofesi sebagai advokat mengatakan, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan prinsip dan mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengingatkan pentingnya asas audi et alteram partem, yakni setiap pihak yang kepentingannya terdampak harus diberikan kesempatan untuk didengar.

Menurutnya, perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada prinsipnya menguji keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, terutama dari aspek kewenangan dan prosedur penerbitannya.

Ia juga menyebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan ruang hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara untuk memperjuangkan haknya apabila tidak dilibatkan dalam pemeriksaan.

“Putusan PTUN pada dasarnya menguji tindakan pejabat penerbit keputusan, yakni soal kewenangan dan prosedurnya. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sendiri memberi ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan tetapi tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan. Jadi tidak tepat jika putusan atas sebuah surat keterangan langsung dijadikan alasan untuk mencopot pejabat negara yang dipilih rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR serta harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

“Di luar jalur itu, desakan mundur hanyalah opini politik, bukan konsekuensi hukum,” ujarnya.

Rudy pun mengimbau seluruh kader dan relawan JPKP di Sumatera Utara agar tetap menjaga situasi kondusif, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menghormati proses dan putusan lembaga peradilan.

Ia memastikan pengawalan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan dilakukan melalui langkah yang sesuai aturan, mulai dari konsolidasi organisasi, edukasi hukum kepada masyarakat, hingga penyampaian aspirasi melalui jalur konstitusional.

“Kami menghormati putusan pengadilan dan perbedaan pendapat. Pengawalan kami lakukan dengan cara-cara yang sah, yaitu konsolidasi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional,” pungkas Rudy.

(Jjm/Nusantaraterkini.co)