Jokowi Rajin bagi Bansos, Tapi Mensos Risma kok Jarang Kelihatan ya?

Nusantaraterkini.co - Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial sepanjang 2023 dengan mengeluarkan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 443,4 triliun.

Di antaranya seperti penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, hingga bantuan kartu sembako Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Tak hanya itu, terdapat bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Juga dalam bentuk subsidi BBM Rp 21,3 triliun, subsidi listrik Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.

Kini, tahun 2024, Jokowi kembali meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) dengan besaran Rp 200 ribu per bulan untuk Februari - April 2024. BLT tersebut akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga miskin.

Dari banyaknya kegiatan bansos yang telah disalurkan oleh Jokowi, lantaran mengapa kepala negara kerap sekali membagikan bansos tanpa didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma?

Terkait hal ini, pihak Istana pun buka suara terkait jarang terlihatnya Menteri Sosial Tri Rismaharini saat Presiden Joko Widodo melakukan penyaluran bansos. Semua itu disebabkan dari tipe program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan saat ini.

"Karena cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, dikutip Rabu (31/1).

Dia menjelaskan alasan pemerintah membagikan bansos jelang pemilu 2024 lantaran berkaitan dengan dampak El Nino yang berimbas pada musim tanam dan juga musim panen akan bergeser.

"Dampaknya tentu pada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok terutama beras ya karena memang situasi iklimnya tidak memungkinkan," ujar Ari.

Kemudian, menurut dia, situasi global saat ini juga memicu kenaikan harga-harga komoditas pangan. Situasi itu akan menyimpulkan beban bagi masyarakat.

"Dan salah satu cara untuk merespons persoalan itu dengan membagikan bansos. Karena memang kelompok-kelompok sosial yang berada di lapisan bawah memang harus dibantu dalam menghadapi situasi yang sulit ini," kata Ari.

"Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang juga dari rakyat juga," tegasnya.

(Ann/Nusantaraterkini.co)