Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Pakar: Hak Prerogatif Presiden, Wajar Publik Ingin Tahu Waktunya

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio menyoroti isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali menguat. Ia menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Hensa itu menilai keinginan publik untuk mengetahui waktu pelaksanaan reshuffle merupakan hal yang wajar.

“Dalam pemerintahan, presiden punya kewenangan penuh menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet. Namun, wajar juga jika masyarakat ingin tahu kapan reshuffle dilakukan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Hensa menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet. Pertama adalah faktor subjektif, yakni kedekatan atau preferensi pribadi.

Kedua, faktor objektif yang berkaitan dengan kinerja para menteri dan ketiga, faktor politis yang menyangkut soliditas kabinet.

“Ada tiga hal yang menentukan reshuffle, yaitu subjektivitas (like and dislike), objektivitas terkait kinerja, dan yang paling penting faktor politis, apakah mengganggu soliditas kabinet atau tidak,” jelasnya.

Selain itu, Hensa menekankan pentingnya penerapan meritokrasi dalam pemerintahan agar birokrasi berjalan profesional. Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak mengambil posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Menurutnya, masih banyak pejabat yang belum memahami prinsip meritokrasi, sehingga menjalankan jabatan tanpa penguasaan yang memadai terhadap bidangnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung nama Nadiem Makarim dalam konteks pentingnya kesesuaian kompetensi dengan jabatan.

“Kalau memang tidak mampu di bidang tersebut, sebaiknya tidak diambil. Yang akhirnya merasakan dampaknya adalah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu berharap setiap pejabat dapat memahami dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

“Setiap orang punya perannya sendiri. Kalau semua memahami perannya, maka hasil kerja juga akan terlihat dan berjalan sejalan,” tuturnya.

Sementara itu hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mempercayakan urusan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, Prabowo yang pada akhirnya memutuskan apakah ada pergantian jajaran menteri di kabinetnya.

“Karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden. Jadi Pak Presiden melakukan reshuffle atau tidak, itu adalah urusannya beliau,” tutur Herman.

Herman meyakini langkah itu memudahkan Prabowo agar bisa fokus pada tugas kepala negara. Sehingga, ke depan dia berharap hasil kepemimpinan Prabowo bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini. Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini,” tutur Herman.

Sebelumnya, Setkab Teddy Indra Wijaya tidak membenarkan maupun membantah ketika ditanya apakah ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Dia hanya meminta publik menantikan kabar resmi pengocokan ulang jajaran pembantu Presiden tersebut.

Teddy pun kembali ditanya apakah perombakan kabinet bakal dilakukan pada April 2026, namun dia enggan menjawab dengan lugas. Ia hanya menyebut bahwa Presiden Prabowo yang bakal menjelaskan.

“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujarnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)