Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Ini Penjelasan Menteri ESDM terkait Kewenangan Bahlil Cabut Izin Tambang

Diketahui, Bahlil mencabut 2.051 IUP sejak 2022 dari target 2.078. Dari jumlah tersebut, 585 pencabutan IUP dibatalkan

Bagikan:
Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: Tribunnews.com/Endrapta Pramudhiaz)
Menteri ESDM Arifin Tasrif (Foto: Tribunnews.com/Endrapta Pramudhiaz)
A A

Nusantaraterkini.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan kewenangan /Kepala BKPM dalam pencabutan ().

Melansir detikcom, diketahui, sejak 2022, Bahlil mencabut 2.051 dari target 2.078. Dari jumlah tersebut, 585 pencabutan IUP dibatalkan.

Arifin menjelaskan tujuan membentuk Satuan Tugas (satgas) adalah untuk mempercepat investasi. Dalam percepatan investasi itu, izin-izin di sektor mineral dan batu bara () yang telah dikeluarkan dan pelaksanaannya dievaluasi.

"Jadi gini, kalau yang kemarin, itu kan satgas untuk mempercepat investasi. Dalam percepatannya itu memang di sektor itu adalah mengevaluasi lagi izin-izin yang dikeluarkan dan status pengusahaannya itu sampai mana," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip dai detikcom, Jumat (22/3/2024).

Arifin menyebut, acuan evaluasi izin tambang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) 2017. Alhasil, banyak yang tak memenuhi ketentuan dan status pailit. Izin-izin inilah yang kemudian dicabut oleh satgas.

"Ternyata yang dicek dari RKAB 2017 itu banyak yang tidak memenuhi. Jadi bahwa nggak ada, terus kemudian status pailit, itu dicabut, pencabutannya atas nama Satgas," ujarnya.

Arifin pun menerangkan, di luar itu merupakan kewenangan Kementerian ESDM. 

"Di luar itu tetap wewenangnya di ESDM, hanya yang itu saja yang kemarin-kemarin dibersihin kan, sesudah ada UU 3/2020 itu kan memang izin ditarik ke pusat," jelasnya.

Dalam rapat kerja antara Arifin dan Komisi VII DPR RI belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mempertanyakan banyaknya IUP yang dicabut oleh /Kepala BKPM .

"Soal izin-izin ini tolong dijelaskan kenapa banyak dicabut-cabut malah oleh BKPM, mineral (yang dicabut) 1.749 IUP, batu bara 302 IUP, total 2.051 IUP dan ini sudah menjadi opini publik tolong cerahkan secara detail supaya publik mencerahkan," katanya dalam rapat tersebut di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Arifin menjelaskan pencabutan IUP sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Disebutkan jika Menteri dapat melakukan pencabutan apabila perusahaan menyalahi aturan, mengalami kepailitan hingga mengalami masalah pidana.

"Jadi sesuai dengan rapat kabinet, jadi arahan terkait dengan pelayanan satu pintu yang mana ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2015, Kementerian ESDM mendelegasikan ke BKPM yang juga sesuai dengan Permen ESDM 25/2015 yang direvisi menjadi Permen ESDM 19/2020," jelasnya.

Ketentuan tersebut diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi.

Dalam pasal 3 terdapat ketentuan Menteri Investasi/Kepala BKPM, berdasarkan rekomendasi sebagai salah satu anggota Satgas dapat melakukan pencabutan IUP.

Namun Arifin mengatakan pengusaha bisa mengajukan keberatan pencabutan IUP jika sudah memenuhi syarat. Arifin membenarkan jika Bahlil bisa membatalkan pencabutan IUP tanpa rekomendasi dari dirinya, selama sesuai dengan aturan.

"Jadi satgas itu bisa memutuskan asal sesuai dengan rekomendasi yang sudah disepakati, persyaratan-persyaratan yang tadi telah kami sampaikan. (Kepala BKPM bisa putuskan sendiri) ya, dan itu pemberitahuan ditembuskan kepada Kementerian ESDM," ungkapnya.

Arifin menyatakan tim dari Kementerian ESDM juga ada di Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil. 

Di sisi lain, Ramson menilai kewenangan Bahlil yang bisa membatalkan pencabutan IUP tanpa rekomendasi Kementerian ESDM cukup tinggi.

"Jadi memang tadi untuk mencabut (IUP) rekomendasi dari , tapi menghidupkan (IUP) tidak perlu rekomendasi. Memang terjadi seperti ini juga memang beberapa perundang-undangan overlapping, itu problem di negara kita," ucapnya.

Namun, Arifin menegaskan Bahlil hanya berwenang mencabut IUP yang berjumlah 2.078 tadi. Di luar itu, kata dia, tetap menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait