Ini Penjelasan Menteri ESDM terkait Kewenangan Bahlil Cabut Izin Tambang
Diketahui, Bahlil mencabut 2.051 IUP sejak 2022 dari target 2.078. Dari jumlah tersebut, 585 pencabutan IUP dibatalkan
Nusantaraterkini.co - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan kewenangan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Melansir detikcom, diketahui, sejak 2022, Bahlil mencabut 2.051 IUP dari target 2.078. Dari jumlah tersebut, 585 pencabutan IUP dibatalkan.
Arifin menjelaskan tujuan membentuk Satuan Tugas (satgas) adalah untuk mempercepat investasi. Dalam percepatan investasi itu, izin-izin di sektor mineral dan batu bara (minerba) yang telah dikeluarkan dan pelaksanaannya dievaluasi.
"Jadi gini, kalau yang kemarin, itu kan satgas untuk mempercepat investasi. Dalam percepatannya itu memang di sektor minerba itu adalah mengevaluasi lagi izin-izin yang dikeluarkan dan status pengusahaannya itu sampai mana," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip dai detikcom, Jumat (22/3/2024).
Arifin menyebut, acuan evaluasi izin tambang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) 2017. Alhasil, banyak yang tak memenuhi ketentuan dan status pailit. Izin-izin inilah yang kemudian dicabut oleh satgas.
"Ternyata yang dicek dari RKAB 2017 itu banyak yang tidak memenuhi. Jadi bahwa nggak ada, terus kemudian status pailit, itu dicabut, pencabutannya atas nama Satgas," ujarnya.
Arifin pun menerangkan, di luar itu merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
"Di luar itu tetap wewenangnya di ESDM, hanya yang itu saja yang kemarin-kemarin dibersihin kan, sesudah ada UU 3/2020 itu kan memang izin ditarik ke pusat," jelasnya.
Dalam rapat kerja antara Arifin dan Komisi VII DPR RI belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian mempertanyakan banyaknya IUP yang dicabut oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Soal izin-izin ini tolong dijelaskan kenapa banyak dicabut-cabut malah oleh BKPM, mineral (yang dicabut) 1.749 IUP, batu bara 302 IUP, total 2.051 IUP dan ini sudah menjadi opini publik tolong cerahkan secara detail supaya publik mencerahkan," katanya dalam rapat tersebut di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).
Menjawab pertanyaan tersebut, Arifin menjelaskan pencabutan IUP sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Disebutkan jika Menteri dapat melakukan pencabutan apabila perusahaan menyalahi aturan, mengalami kepailitan hingga mengalami masalah pidana.
"Jadi sesuai dengan rapat kabinet, jadi arahan terkait dengan pelayanan satu pintu yang mana ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2015, Kementerian ESDM mendelegasikan ke BKPM yang juga sesuai dengan Permen ESDM 25/2015 yang direvisi menjadi Permen ESDM 19/2020," jelasnya.
Ketentuan tersebut diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi.
Dalam pasal 3 terdapat ketentuan Menteri Investasi/Kepala BKPM, berdasarkan rekomendasi Menteri ESDM sebagai salah satu anggota Satgas dapat melakukan pencabutan IUP.
Namun Arifin mengatakan pengusaha bisa mengajukan keberatan pencabutan IUP jika sudah memenuhi syarat. Arifin membenarkan jika Bahlil bisa membatalkan pencabutan IUP tanpa rekomendasi dari dirinya, selama sesuai dengan aturan.
"Jadi satgas itu bisa memutuskan asal sesuai dengan rekomendasi yang sudah disepakati, persyaratan-persyaratan yang tadi telah kami sampaikan. (Kepala BKPM bisa putuskan sendiri) ya, dan itu pemberitahuan ditembuskan kepada Kementerian ESDM," ungkapnya.
Arifin menyatakan tim dari Kementerian ESDM juga ada di Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil.
Di sisi lain, Ramson menilai kewenangan Bahlil yang bisa membatalkan pencabutan IUP tanpa rekomendasi Kementerian ESDM cukup tinggi.
"Jadi memang tadi untuk mencabut (IUP) rekomendasi dari Menteri ESDM, tapi menghidupkan (IUP) tidak perlu rekomendasi. Memang terjadi seperti ini juga memang beberapa perundang-undangan overlapping, itu problem di negara kita," ucapnya.
Namun, Arifin menegaskan Bahlil hanya berwenang mencabut IUP yang berjumlah 2.078 tadi. Di luar itu, kata dia, tetap menjadi kewenangan Kementerian ESDM.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSBursa Wapres Pengganti Gibran, Yuddy Chrisnandi Nilai Dasco Paling Layak
hendra·22 menit yang lalu -
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·1 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
