Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Jokowi mulai berhitung dan merencanakan untuk menaikan harga BBM karena tingginya angka inflasi.
Menanggapi hal itu, Peneliti Core Indonesia, Abdul Ishak Razak memandang hal itu belum perlu dilakukan. Pasalnya saat ini daya beli masyarakat sangat rendah.
Ishak menyebutkan beberapa indikatornya antara lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam tiga kuartal terakhir masih sekitar 4,6 persen dan penjualan motor juga turun 4,8 persen dibandingkan tahun lalu.
"Karena itu, jika pemerintah menaikkan harga BBM, daya beli rumah tangga khususnya kelas menengah bawah akan turun sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi secara agregat," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (30/5/2024).
Ia menilai, tidak ada salahnya pemerintah tetap mempertahankan harga BBM saat ini sebab dampaknya secara ekonomi dapat dinikmati seluruh kalangan.
Untuk itu, Ishak Razak menegaskan, yang perlu diperbaiki pemerintah adalah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang kurang efisien dan kurang dirasakan manfaatnya oleh publik, bahkan banyak yang dikorupsi.
Seperti diketahui, pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024,
Di sisi lain, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.
"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru pulih, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," katanya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
