Hercules Akui Terima Rp800 Juta dari Summarecon ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal mengakui uang Rp800 juta yang diserahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari PT Summarecon Agung Tbk. Uang tersebut diberikan oleh tim pengacara hukum perusahaan untuk biaya perjalanan luar negeri sekaligus mediasi sengketa lahan.

​Pengakuan tersebut disampaikan Hercules usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Ia diperiksa terkait penyidikan sengketa tanah seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor antara Summarecon dan pihak ahli waris.

​"Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Diberikan kepada saya untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," kata Hercules, seperti dilansir RMOL.

​Ia menjelaskan, pemberian uang tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan memediasi tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris. Langkah mediasi ini dilakukan untuk mencari jalan keluar terbaik demi mencapai kesepakatan perdamaian antarpihak.

​"Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris untuk supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian," ujarnya.

​Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, membenarkan aliran dana sebesar Rp800 juta dari pihak legal PT Summarecon Agung Tbk tersebut. Namun, ia membantah uang itu berkaitan dengan pemblokiran lahan atau pengurusan perkara pertanahan di kementerian.

​Menurut Agustinus, uang itu awalnya diserahkan pihak Summarecon kepada sopir Hercules untuk membiayai perjalanan ke Timor Leste. Uang diserahkan sukarela ke penyidik KPK agar dapat ditelusuri asal-usul serta peruntukannya secara transparan.

​"Uang Rp800 juta itu awalnya sebenarnya diberikan oleh legalnya Summarecon kepada sopir daripada Maung sendiri. Dan uang tersebut memang tujuannya adalah untuk perjalanan," kata Agustinus.

​Pemeriksaan Hercules ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin, 14 September 2026 lalu. Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek beserta barang bukti uang tunai senilai Rp106,3 miliar.

​KPK telah menetapkan delapan orang tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kemen ATR/BPN Lampri dan Dirut PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi. Kasus ini diduga melibatkan pengurusan perpanjangan HGB dan pembukaan blokir sertifikat tanah di Kabupaten Bogor.

(Emn/Nusantaraterkini.co)