Polda Metro Jaya Bantah Tangkap Firli Bahuri, Pastikan Pemanggilan Pemeriksaan Lanjutan Segera Dijadwalkan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Kedatangan penyidik ke sebuah gedung olahraga bulutangkis disebut bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mendatangi lokasi untuk memastikan tindak lanjut proses pemeriksaan terhadap Firli.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Budi mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Firli menyatakan kesediaannya untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Namun, kepolisian belum mengungkapkan jadwal pasti pemeriksaan lanjutan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Ia disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Namun, penanganan perkara tersebut menghadapi sejumlah kendala dalam proses penyidikan. Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kedua berkas tersebut dikembalikan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan materiil maupun formil sesuai petunjuk jaksa.

Perkembangan terbaru, Kejati DKI Jakarta bahkan mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli pada 7 Agustus 2025. Pengembalian dilakukan lantaran penyidik dinilai belum memenuhi petunjuk jaksa hingga batas waktu yang ditentukan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan pengembalian tersebut bukan lagi menyangkut berkas perkara, melainkan SPDP yang sebelumnya telah disampaikan kepada kejaksaan.

"Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," kata Dapot kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Dapot menerangkan, jaksa sebelumnya telah memberikan petunjuk melalui mekanisme P19 agar penyidik melengkapi kekurangan berkas perkara. Setelah batas waktu pemenuhan petunjuk berakhir, penyidik juga telah menerima pemberitahuan melalui P20. Namun, karena petunjuk tersebut tidak dipenuhi, kejaksaan akhirnya mengembalikan SPDP.

"Petunjuk jaksa kan belum dipenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Kan ada batas waktunya. Kita kirim P20 (waktu penyidikan habis), P20 enggak dipenuhi ya kita kembalikan lah SPDP-nya," tutur Dapot.

Dengan perkembangan tersebut, pemenuhan panggilan pemeriksaan oleh Firli menjadi salah satu tahapan yang kembali dinantikan dalam penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Kepolisian menyatakan proses pemeriksaan akan segera dijadwalkan, sementara perkembangan penanganan perkara masih menunggu tindak lanjut penyidik.

(Red/nusantaraterkini.co)