Habib Syarief Desak Kemendikdasmen Intensifkan Sosialisasi PPDB Sejak Dini

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Habib Syarief mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoptimalkan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak jauh hari sebelum proses pendaftaran dimulai.

Menurut Habib, langkah tersebut penting untuk meminimalkan berbagai polemik, kesalahpahaman, hingga sengketa yang kerap muncul setiap musim penerimaan siswa baru.

"Pelaksanaan PPDB harus disosialisasikan lebih dini. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif sehingga para orang tua mendapatkan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan dan mekanisme PPDB," ujar Habib Syarief, Selasa (9/6/2026).

Habib menilai keterlambatan penyampaian informasi sering membuat orang tua siswa tidak memahami secara utuh aturan dan mekanisme PPDB, terutama terkait jalur domisili, prestasi, afirmasi, maupun mutasi. 

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memunculkan berbagai praktik kecurangan seperti manipulasi data Kartu Keluarga (KK) hingga percaloan.

Ia menegaskan, sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada jadwal pendaftaran. Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai persyaratan administrasi, batas waktu pengurusan dokumen, mekanisme seleksi, hingga prosedur pengaduan apabila menemukan kendala atau dugaan pelanggaran.

"Kami berharap dengan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, berbagai polemik yang selama ini muncul dapat dicegah. Masyarakat juga harus memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan, kapan batas waktu pengurusan dokumen tersebut, bagaimana mekanisme seleksi dilakukan, serta ke mana harus mengadu apabila menemukan kendala atau dugaan pelanggaran," kata Anggota Baleg DPR ini.

Selain mendorong penguatan sosialisasi, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat tersebut juga meminta Kemendikdasmen memperketat pengawasan terhadap proses verifikasi faktual di lapangan. 

Menurutnya, validitas data perpindahan alamat pada Kartu Keluarga yang digunakan dalam jalur domisili harus dipastikan guna mencegah praktik penyalahgunaan.

Habib juga mengingatkan pentingnya transparansi biaya selama proses PPDB agar masyarakat terhindar dari pungutan liar maupun oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Kemendikdasmen harus memastikan pelaksanaan PPDB berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Seluruh proses harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun," tegasnya.

Ia menambahkan, PPDB harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa, bukan justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan pungutan atau menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. PPDB harus menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, bukan ajang yang membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat," pungkas Habib. 

(LS/Nusantaraterkini.co)