Gelombang Protes Biaya Hidup Menjalar ke Sejumlah Negara Eropa ​

Nusantaraterkini.co, PARIS — Gelombang demonstrasi menentang lonjakan biaya hidup dan rendahnya upah yang melanda Prancis mulai meluas ke sejumlah negara Eropa lainnya. Puluhan hingga ratusan ribu warga turun ke jalan di Belgia, Italia, dan Portugal pada Sabtu (17/10/2026) untuk memprotes pembengkakan beban ekonomi serta krisis perumahan terjangkau.

​Meskipun berlangsung secara terpisah dan tidak terkoordinasi, demonstrasi lintas negara ini menjadi sinyal kuat meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi di wilayah Uni Eropa.

​Prancis menjadi pusat gejolak utama dengan lebih dari 550.000 pengunjuk rasa turun ke jalan, menurut data Kementerian Dalam Negeri setempat. Aksi yang diwarnai penjarahan dan kerusuhan tersebut berujung pada penangkapan sekitar 1.200 orang serta melukai 150 personel kepolisian.

​Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, menyoroti besarnya skala kerusuhan saat meninjau pengamanan di pusat Paris.

​“Sungguh suatu keajaiban bahwa jumlah korban jiwa tidak lebih tinggi,” ujar Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu, seperti dilansir RMOL, Minggu (18/10/2026).

Eskalasi serupa terjadi di Brussel, Belgia, di mana aparat kepolisian melepaskan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan benda keras. Sementara di Lisboa, Portugal, demonstran memprotes harga hunian yang melonjak lebih dari dua kali lipat sejak 2017.

​Bentrokan keras juga pecah di Milan, Italia. Aksi protes biaya hidup dan krisis ekonomi berubah riuh setelah kelompok demonstran bertopeng membakar barikade dan melempari petugas, hingga memicu penahanan sekitar 50 orang.

​Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengecam keras tindakan anarkis para perusuh di kota Milan.

​"Berdemonstrasi adalah hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak," tegas PM Giorgia Meloni melalui akun resminya di platform X.

​Analis hukum dan kebijakan Uni Eropa dari HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, memperingatkan, gelombang protes biaya hidup dan pendidikan ini berpotensi merembet ke negara lain seperti Yunani, Jerman, dan Austria dalam beberapa pekan mendatang.

​"Situasi ini diprediksi akan terus menjadi tekanan politik utama bagi para pemimpin Eropa menjelang rangkaian pemilihan nasional di Spanyol, Prancis, Italia, dan Polandia dalam kurun 12 bulan ke depan," ujarnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)