Gandeng FAO, Kemendes PDT Latih Pejabat Senior Guna Amankan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menginisiasi program pelatihan strategis bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Kolaborasi ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas para pejabat senior kementerian dalam merumuskan kebijakan pangan berbasis data akurat, sekaligus memastikan ketahanan pangan nasional dimulai dari penguatan tata kelola di tingkat akar rumput.

​Kebijakan ini diambil sebagai respons atas besarnya tanggung jawab lebih dari 75.000 desa di Indonesia yang menjadi tumpuan hidup hampir separuh dari total 287 juta penduduk negara. Di tengah target ambisius RPJMN 2025-2029 untuk menekan angka kemiskinan perdesaan, lokakarya ini diarahkan untuk mendukung rencana Kemendes PDT dalam membangun pusat-pusat keunggulan sistem pangan lokal yang mencakup rantai nilai industri, pola pangan sehat, hingga kesiapsiagaan darurat desa.

​Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Pengembangan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, menjelaskan, diversifikasi pangan di Indonesia membutuhkan pendekatan lokal yang matang dengan sokongan komparasi internasional.

​"Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan keragaman sistem pangan yang luar biasa. Kami berharap lokakarya ini menjadi wadah bagi kami untuk berbagi pengalaman internasional dan pengetahuan global yang difasilitasi oleh FAO," kata Samsul Widodo, dalam siaran persnya, Senin (29/6/2026).

​Samsul menggarisbawahi, pemahaman baru ini akan menjadi acuan penting bagi para pembuat keputusan di kementerian dalam mengawal implementasi mandat wajib alokasi minimal 20 persen dana desa untuk sektor ketahanan pangan di lebih dari 75.000 desa, yang selama ini kerap terbentur oleh lemahnya kelembagaan dan minimnya integrasi data makro.

​

"Transformasi sistem pangan dan pertanian merupakan konsep yang relatif baru, dan Kementerian Desa memiliki potensi untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, pelatihan ini penting bagi para pejabat senior kami selaku pengambil keputusan untuk memahami konsep sistem pangan yang terus berkembang serta mendorong aksi di tingkat akar rumput, termasuk melalui alokasi dana desa," urai Samsul lebih lanjut.

​Urgensi dari transformasi ini juga diperkuat oleh laporan FAO pada tahun 2024 yang menyoroti adanya kerugian dan biaya ekonomi tersembunyi sebesar USD 319 miliar pada sistem pangan domestik akibat pola konsumsi yang tidak sehat, meluasnya penyakit tidak menular, kerusakan lingkungan akibat emisi, hingga kemiskinan yang masih menjerat para pekerja sektor pertanian.

​Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menyatakan, kunci dari pemutusan rantai kerugian ekonomi tersebut terletak pada keberhasilan menempatkan masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama pembangunan, bukan sekadar penonton di hilir industri.

​“Transformasi sistem pangan dan pertanian hanya dapat dicapai ketika masyarakat desa, yang memainkan peran utama di seluruh rantai nilai pangan, menjadi subjek aktif pembangunan. Penguatan tata kelola lokal, koherensi kebijakan, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang akan dibahas dalam lokakarya ini, akan menjadi langkah penting menuju transformasi ini, dan FAO berkomitmen untuk mendukung Indonesia di bidang ini,” tegas Rajendra Aryal.

​Pelatihan intensif ini menerapkan pendekatan empat fase analisis berdasarkan kerangka kerja tata kelola yang dirilis FAO sejak 2022. Langkah ini menjadi kelanjutan dari program penguatan perencanaan berbasis bukti yang sebelumnya telah sukses dilaksanakan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian teknis lainnya pada tahun 2025 lalu demi mewujudkan kebijakan pangan yang lebih sinkron.

(Emn/Nusantaraterkini.co)