Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Formappi Kritik DPR soal UU Perampasan Aset: Draf Disembunyikan, Publik Terlambat Membaca

Formappi mengkritik DPR karena dinilai tertutup dalam pembahasan UU Perampasan Aset. Draf regulasi disebut tak dibuka hingga disahkan.

Bagikan:
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti minimnya transparansi DPR dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang. Jumat (20/11/2026) (Foto: Istimewa)
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menyoroti minimnya transparansi DPR dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang. Jumat (20/11/2026) (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (), Lucius Karus, menyambut positif pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU). Namun, ia menyayangkan proses pembahasan regulasi tersebut yang dinilai tidak transparan dan minim keterlibatan publik.

Lucius mengatakan, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan akhir dari penantian panjang masyarakat terhadap hadirnya regulasi yang diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Meski demikian, menurutnya, proses pembahasan di DPR menyisakan persoalan serius, terutama terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia menilai DPR tidak pernah secara terbuka menunjukkan draf RUU Perampasan Aset kepada publik selama proses pembahasan berlangsung. Padahal, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dan memastikan substansi undang-undang sesuai dengan kepentingan publik.

"UU ini seperti hantu. DPR tak pernah menunjukkan draf RUU selama proses pembahasan. Mereka mengundang sejumlah kalangan untuk menerima masukan, tetapi untuk publik luas, naskahnya tetap disembunyikan dalam gua hantu," ujar Lucius kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (20/11/2026).

Menurut Lucius, meskipun DPR telah mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan, mekanisme tersebut belum mencerminkan partisipasi publik yang terbuka dan bermakna.

Ia menyindir, pengesahan UU tersebut justru menjadi momentum bagi DPR untuk merayakan keberhasilan legislasi tanpa harus kembali disibukkan dengan pembahasan RUU. Sementara itu, masyarakat baru dapat mengakses dan mempelajari substansi undang-undang setelah proses pengesahan selesai.

"Jadi kalau RUU itu akhirnya disahkan, ya DPR saja yang layak berpesta, karena tidak perlu sibuk lagi membahas RUU-nya. Publik tentu saja baru mulai membaca naskahnya. Telat banget," katanya.

Lebih lanjut, Lucius mempertanyakan apakah substansi UU Perampasan Aset yang telah disahkan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut baru dapat dinilai setelah publik memiliki kesempatan untuk membaca dan mengkaji keseluruhan naskah undang-undang.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata pada pengesahan regulasi, melainkan bagaimana proses pembentukannya dilakukan. Sebab, partisipasi masyarakat seharusnya dibuka sejak awal hingga seluruh tahapan pembahasan selesai.

"Padahal yang publik butuhkan itu ya bisa beraspirasi selama proses pembahasan demi menjamin kualitas isi UU-nya," ungkapnya.

Lucius menilai, pola pembahasan yang tertutup menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses legislasi di DPR. Menurutnya, jika DPR ingin menghasilkan undang-undang yang mampu menjawab persoalan masyarakat, maka proses pembahasannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.

Ia pun mengingatkan agar pembentukan UU Perampasan Aset tidak justru menjauh dari kepentingan masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar terhadap pemberantasan korupsi.

"Kalau mau menyelesaikan masalah, ya harusnya dibicarakan bareng-bareng. Kalau main hantu-hantuan, ya mungkin memang RUU ini dibahas untuk kepentingan hantu koruptor," pungkas Lucius. 

(LS/Nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait