Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Tahanan Narkoba Makan Bersama Polisi di Restoran Mewah, DPR: Jangan Ada Perlakuan Khusus!

Anggota Komisi XIII DPR Fauqi Hapidekso mendesak Propam Polda Sumut mengusut tuntas kasus tahanan narkoba Polres Asahan yang makan bersama polisi di Medan

Bagikan:
Anggota Komisi XIII DPR Fauqi Hapidekso, mendesak Propam Polda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur terkait tahanan kasus narkotika yang makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Medan, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi XIII DPR Fauqi Hapidekso, mendesak Propam Polda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur terkait tahanan kasus narkotika yang makan bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Medan, Jumat (20/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Fauqi Hapidekso mendesak Bid Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam peristiwa sejumlah tahanan kasus narkotika yang kedapatan makan siang bersama anggota kepolisian di sebuah restoran mewah di Kota Medan.

Fauqi menilai, peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut profesionalitas aparat penegak hukum, disiplin institusi kepolisian, serta prinsip kesetaraan perlakuan terhadap setiap tahanan.

Ia mempertanyakan dasar dan prosedur yang memungkinkan sejumlah tahanan dari dibawa keluar dari tempat penahanan untuk makan bersama anggota kepolisian di restoran.

“Ini harus diusut tuntas. Bagaimana bisa tahanan kasus narkoba dibawa keluar dari tempat penahanan dan makan bersama anggota kepolisian di restoran? Apakah prosedurnya sudah sesuai ketentuan? Siapa yang memberikan izin dan apa dasar pertimbangannya?,” katanya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Fauqi, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap tahanan tertentu dalam proses penegakan hukum. Seluruh tahanan harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa dipengaruhi latar belakang, kekuasaan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

“Jangan sampai ada kesan bahwa tahanan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa. Apakah semua tahanan bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Jangan sampai ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kuasa atau akses tertentu. Penegakan hukum harus setara,” tegasnya.

Ia meminta Propam melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat. Pemeriksaan tersebut, kata dia, harus mengungkap pihak yang memberikan perintah atau izin, alasan tahanan dibawa keluar, hingga mekanisme pengawalan selama kegiatan berlangsung.

Fauqi juga mengingatkan agar proses pemeriksaan tidak sekadar menjadi klarifikasi administratif. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan, personel yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Propam harus mengusut secara objektif dan transparan. Periksa siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosedurnya, dan apakah ada pelanggaran kewenangan. Kalau terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas. Jangan ada kompromi,” ujarnya.

Di sisi lain, Fauqi menegaskan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tetap harus menjadi prinsip utama dalam penanganan tahanan. Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan bermartabat.

Namun, prinsip kemanusiaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan atau memberikan keistimewaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai anggota RI yang memiliki ruang lingkup pengawasan di bidang reformasi regulasi dan HAM, Fauqi menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam setiap proses penegakan hukum.

“Prinsip HAM mengharuskan setiap orang diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Tetapi jangan sampai atas nama kemanusiaan justru muncul perlakuan khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua harus berjalan sesuai aturan,” katanya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, serta pengawasan internal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum harus dibangun melalui tindakan yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Diketahui, sejumlah tahanan kasus narkotika yang berasal dari diajak makan siang bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Senin (16/11/2026).

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait