Fauqi Hafidekso: Kabut Asap Karhutla Mengancam HAM

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Gelombang kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak lagi bisa hanya dipandang sebagai krisis lingkungan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah didesak menjamin hak dasar warga atas lingkungan bersih serta menyediakan langkah proteksi medis darurat di daerah terdampak.

“Masyarakat kesulitan mendapatkan udara bersih karena kepulan asap mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan menghirup udara yang aman bagi kesehatan,” ujar Fauqi, Kamis (17/9/2026).

Fauqi menilai paparan kabut asap yang berlangsung dalam waktu lama tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kenyamanan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga negara perlu memberikan perlindungan yang memadai kepada warga terdampak.

“Bayangkan saja masyarakat harus bekerja dan bersekolah dalam kepungan asap selama berbulan-bulan tanpa pilihan untuk pindah. Jangan sampai masyarakat yang tidak menyebabkan kebakaran justru menjadi pihak yang paling lama menanggung dampaknya,” tegasnya.

Ia mengatakan, kualitas udara yang buruk akibat karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki masalah kesehatan pernapasan.

“Paparan asap ini memicu gangguan pernapasan serius hingga memperburuk penyakit kronis. Kondisi ini makin berbahaya bagi kelompok rentan serta pekerja luar ruangan yang saban hari menghirup udara tercemar,” tutur legislator asal Jawa Tengah tersebut.

Selain berdampak terhadap kesehatan, Fauqi menyoroti konsekuensi sosial dan ekonomi yang muncul akibat kabut asap karhutla. Aktivitas pendidikan dapat terganggu ketika sekolah harus diliburkan, sementara masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari pekerjaan harian berpotensi kehilangan penghasilan akibat terbatasnya mobilitas dan aktivitas ekonomi.

“Dampak kabut asap ini berantai, mulai dari sekolah yang diliburkan hingga roda ekonomi warga yang terhenti. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas sehingga berpengaruh langsung pada penghasilan harian mereka,” katanya.

Karena itu, Fauqi mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga memastikan adanya langkah perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Ia meminta pemerintah menyiagakan posko medis gratis di wilayah terdampak, mendistribusikan masker yang mampu menyaring partikulat, serta menyediakan ruang evakuasi dengan kualitas udara yang lebih aman atau clean air shelter.

Menurut Fauqi, langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya mengendalikan sumber kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan hak-hak dasar masyarakat terdampak tetap terlindungi selama kondisi darurat berlangsung.

“Penanganan karhutla jangan hanya berbicara soal memadamkan api. Negara juga harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan kesehatan, akses terhadap udara bersih, serta dukungan agar aktivitas sosial dan ekonomi mereka dapat tetap berjalan,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)