Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Soroti Tata Kelola Investasi, DPR Ingatkan Pusat Jangan Abaikan Peran Daerah

DPR ingatkan pemerintah pusat agar penyederhanaan perizinan investasi tak abaikan Pemda. Sinergi dan keadilan distribusi pajak jadi kunci utama

Bagikan:
Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi serta pemerataan manfaat fiskal bagi daerah, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi serta pemerataan manfaat fiskal bagi daerah, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Eva Monalisa mengingatkan pemerintah pusat agar kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem satu pintu tidak mengabaikan peran .

Menurutnya, kemudahan harus dibarengi koordinasi dan keterbukaan informasi agar mengetahui aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Eva menilai, pemerintah daerah perlu mendapatkan informasi sejak awal mengenai rencana masuknya investasi, mulai dari profil perusahaan, jenis industri, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, hingga potensi dampak sosial dan lingkungan.

β€œJangan sampai investor masuk melalui mekanisme satu pintu di pusat, tetapi pemerintah daerah justru tidak mengetahui perusahaan apa yang beroperasi di wilayahnya. Ini persoalan serius dalam tata kelola investasi,” tegasnya, Rabu (18/11/2026).

Eva mengatakan, pemerintah daerah bukan sekadar menjadi lokasi berdirinya pabrik atau kawasan industri, melainkan pihak yang secara langsung berhadapan dengan berbagai dampak aktivitas perusahaan.

Menurutnya, minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Salah satunya ketika terjadi demonstrasi masyarakat maupun pekerja terhadap perusahaan, sementara pemerintah daerah tidak memiliki informasi yang cukup untuk merespons dan memfasilitasi penyelesaian masalah.

β€œBagaimana pemerintah daerah bisa merespons dan mengambil langkah penyelesaian apabila sejak awal tidak pernah mendapatkan sosialisasi? Ini menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang terstruktur antara pusat, daerah, dan pelaku usaha,” ujarnya.

Eva menegaskan, keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk atau banyaknya pabrik yang dibangun. Investasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memenuhi ketentuan lingkungan, serta mendorong pembangunan daerah.

Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun mekanisme pemberitahuan dan sosialisasi resmi kepada pemerintah daerah terhadap setiap investasi yang memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Proses tersebut idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan hingga menjelang operasional perusahaan dengan melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Selain persoalan koordinasi investasi, Eva juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi penerimaan pajak, khususnya (PPh) yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di daerah.

Ia mencontohkan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri nasional. Banyak pekerja beraktivitas di kawasan industri Karawang, tetapi berdomisili di Jakarta maupun daerah lainnya.

Kondisi tersebut, menurut Eva, perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pusat dan daerah. Sebab, aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan berlangsung di daerah tempat pekerja menjalankan aktivitasnya, sementara pencatatan administrasi perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

β€œJangan sampai daerah yang menjadi pusat aktivitas industri dan menanggung konsekuensi pembangunan justru tidak memperoleh manfaat fiskal yang proporsional. Orang bekerja di Karawang, aktivitas ekonominya berlangsung di Karawang, tetapi penerimaan pajaknya bisa tercatat di wilayah lain,” ungkapnya.

Eva mendorong pemerintah mengkaji mekanisme distribusi penerimaan pajak, termasuk optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) , agar daerah yang menjadi pusat aktivitas industri dan ekonomi memperoleh manfaat fiskal yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan, penyediaan air bersih, transportasi, hingga peningkatan pelayanan publik.

Dengan demikian, kontribusi fiskal dari aktivitas ekonomi di kawasan industri perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

β€œJangan sampai pusat menikmati kemudahan dan penerimaan dari investasi, sementara daerah menanggung beban sosial, lingkungan, kemacetan, kebutuhan infrastruktur, dan berbagai persoalan lainnya. Investasi harus menghadirkan keadilan bagi daerah,” tegasnya.

Eva berharap pemerintah pusat memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan investasi dan pengembangan kawasan industri nasional.

Ia menegaskan bahwa DPR mendukung penuh masuknya investasi karena berpotensi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Namun, kemudahan perizinan harus tetap diiringi tata kelola yang baik dan koordinasi antarpemerintahan.

β€œPrinsipnya, kita mendukung penuh masuknya investasi karena investasi membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Tetapi investasi harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Satu pintu perizinan bukan berarti satu arah komunikasi. Pusat harus tetap hadir bersama daerah,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait