DPR Soroti Maraknya Rokok Ilegal, Pemda Diminta Maksimalkan Dana DBHCHT

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta meningkatkan perlindungan terhadap industri hasil tembakau (IHT) legal, terutama sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di sejumlah daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan industri SKT merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki peran penting dalam membuka lapangan pekerjaan. Salah satu kelompok yang banyak bergantung pada sektor ini adalah perempuan yang bekerja sebagai tenaga pelinting rokok.

Menurut Wihadi, keberadaan industri SKT tidak sebatas menyangkut aktivitas produksi rokok, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah yang menjadi sentra industri hasil tembakau.

"Keberlangsungan industri hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebagai sektor padat karya sangat penting, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah," kata Wihadi, Rabu (29/7/2026).

Politikus Partai Gerindra tersebut menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk memberikan dukungan yang lebih konkret kepada industri hasil tembakau legal. Salah satunya melalui kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Wihadi juga menyebut pemberian insentif kepada perusahaan dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga keberlangsungan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dukungan tersebut harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, ia menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh maraknya peredaran rokok ilegal terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau legal. Peredaran produk tanpa memenuhi ketentuan cukai dinilai dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

Karena itu, Wihadi mendorong pemerintah untuk terus memperkuat regulasi dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri legal. Perlindungan terhadap industri resmi, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan langkah tegas dalam menekan distribusi rokok ilegal.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menetapkan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau selama tiga tahun. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi industri hasil tembakau untuk menjaga daya saing dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Namun, Wihadi mengingatkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap industri legal tidak akan optimal tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat di lapangan.

Ia pun meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal. Menurutnya, dana tersebut dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari penegakan hukum, layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat industri hasil tembakau, hingga pengembangan sektor pertanian tembakau.

"Kami berharap pemerintah daerah memanfaatkan DBHCHT secara optimal untuk memerangi rokok ilegal. Pengawasan di daerah harus diperkuat sehingga peredaran rokok ilegal bisa ditekan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.

Wihadi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal serta dukungan terhadap industri hasil tembakau legal, pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut diharapkan tetap terjaga.

(LS/Nusantaraterkini.co)