Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Harris Turino Peringatkan Bahaya Moral Hazard di Balik Wacana Cukai Murah Rokok Rumahan

Harris Turino ingatkan pemerintah soal risiko moral hazard dan ancaman penerimaan negara dari wacana cukai murah

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino Kurniawan, Sabtu (18/7/2026). (Foto: istimewa)
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino Kurniawan, Sabtu (18/7/2026). (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR, Kurniawan mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menerapkan kebijakan lapisan tarif cukai baru yang lebih rendah bagi (IHT) skala kecil. 

Menurutnya, meski tujuan kebijakan tersebut terlihat baik, potensi penyalahgunaannya sangat besar dan justru dapat merugikan negara serta industri yang selama ini patuh terhadap aturan.

Harris menilai gagasan memberikan tarif cukai lebih murah untuk mendorong industri rumahan masuk ke sektor legal memang layak dipertimbangkan. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan itu berisiko menjadi celah praktik .

"Jangan sampai industri rumahan yang kapasitas produksinya hanya sekitar 1.000 batang justru membeli pita cukai untuk 5.000 hingga 10.000 batang, kemudian menjualnya kepada pabrikan yang lebih besar. Kalau ini terjadi, negara bukan mendapat tambahan penerimaan, tetapi justru kehilangan potensi penerimaan cukai," tegasnya, Sabtu (18/7/2026).

Ia menekankan, niat membina industri kecil tidak boleh mengorbankan pelaku usaha yang selama ini taat membayar cukai. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan kebijakan baru tidak menciptakan persaingan yang tidak adil maupun membuka ruang bagi praktik perdagangan pita cukai.

Harris juga mengingatkan, merupakan sektor strategis yang menopang kehidupan sekitar 6 hingga 12 juta orang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang rokok eceran di berbagai daerah.

"Yang harus dilindungi adalah industri legal yang selama ini patuh membayar cukai dan menjalankan usahanya sesuai aturan. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk pembinaan justru menjadi pintu masuk penyimpangan dan semakin membebani pelaku usaha yang taat hukum," ujar politikus PDIP ini.

Karena itu, Harris mendesak pemerintah menyusun mekanisme pengawasan yang ketat sebelum menerapkan kebijakan tersebut. 

Tanpa sistem pengendalian yang kuat, ia menilai kebijakan lapisan cukai baru berpotensi menjadi celah penyalahgunaan yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara sekaligus mengganggu iklim usaha industri hasil tembakau yang legal.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait