Sektor Hulu dan Hilir Tembakau Terancam Regulasi Nikotin

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Rencana pemerintah untuk membatasi kadar nikotin dan tar pada olahan tembakau menuai sorotan tajam dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Langkah pengetatan yang berlandaskan aspek kesehatan tersebut dinilai kurang memperhitungkan dinamika teknis pertanian serta masa depan ekonomi jutaan tenaga kerja di sektor pertembakauan nasional.

​Sejak awal, Kementan tidak dilibatkan secara penuh dalam perumusan kebijakan ini karena fokus pembahasan berorientasi pada regulasi konsumsi. Meski begitu, pihak Kementan tetap memfasilitasi data-data pendukung. Dari kacamata agrikultur, menghasilkan varietas baru dengan kadar nikotin rendah yang unggul secara ekonomi dan adaptif terhadap iklim tropis butuh riset serta pengembangan yang memakan waktu hingga puluhan tahun.

​“Kementerian Pertanian tidak dilibatkan secara meyeluruh dalam pembahasan ini karena rancangan aturan ini berlandaskan pada mandat undang-undang Kesehatan (aspek hilir/konsumsi) bukan pada undang-undang pertanian (aspek hulu/produksi). Walaupun demikian Kementerian Pertanian tetap memberikan dukungan berupa data-data terkait komoditas tembakau yang diperlukan,” ujar Ketua Kelompok Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Semusim Kementan, Yudi Wahyudi, seperti dilansir RMOL, Senin (27/7/2026).

​Penetapan aturan tanpa dibarengi jeda waktu transisi yang memadai berisiko memberikan guncangan hebat sebelum industri siap menggunakan pasokan baku spesifikasi baru. Selain itu, mengubah mata pencaharian petani ke opsi tanaman lain yang memiliki tingkat keuntungan setara membutuhkan strategi jangka panjang yang diperkirakan memakan waktu 25 hingga 30 tahun.

​Upaya secara drastis menekan konsentrasi nikotin hingga kurang dari 1 persen atau di bawah 10 miligram per gram daun kering, demi mengejar ambang batas emisi asap di bawah 1 miligram, merupakan hambatan biologi yang nyata. Hal ini disebabkan karakter tanaman tembakau sangat terikat pada spesifikasi kondisi tanah dan cuaca setempat (site-specific).

​"Belum lagi, petani tembakau akan melihat apakah varietas tembakau yang kadar nikotin dan tar rendah ini memiliki pasar atau nilai ekonomi yang setara dengan varietas lokal yang selama ini dikembangkan. Karena petani akan melihat dari sisi keuntungannya untuk dapat membudidayakan varietas tembakau yang baru tersebut,” paparnya.

​Di sisi lain, Kemenperin menyoroti dampak serius jika batas nikotin ditekan hingga 1 miligram dan tar menjadi 10 miligram. Mengingat batas tar standar SNI saat ini berada di angka 55 miligram, penurunan ekstrem ini dikhawatirkan membuat pabrikan rokok kretek lokal gulung tikar.

 "Efek dominonya, Indonesia terancam dibanjiri pasokan bahan baku impor, sementara ekosistem kerja dari tingkat perkebunan hingga pabrik berada dalam ancaman nyata," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)