DPR Sentil Pemda, Desak Proaktif Awasi dan Laporkan Perusak Hutan

Nusantaraterkini.co,

JAKARTA -  Komisi II DPR meminta kepala daerah beserta seluruh perangkat pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mendata, memantau, dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kawasan hutan maupun lingkungan hidup di wilayah masing-masing. 

Pasalnya, pengawasan paling efektif hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena merekalah yang memahami dinamika di lapangan secara langsung.

Baca Juga : Tak Paham Tata Kelola Hutan Secara Utuh, Menhut DIdesak Mundur

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menyampaikan. meskipun sebagian besar izin terkait pemanfaatan kawasan hutan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, realisasi kegiatan di lapangan tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontrol pemerintah daerah. 

Karena itu, menurutnya, pemda harus membangun sistem pemantauan real time terhadap setiap potensi pelanggaran.

“Yang mengetahui kondisi riil di lapangan adalah pemerintah daerah. Maka, bila ada penyalahgunaan kawasan hutan atau kegiatan yang menyalahi izin, harus segera dilaporkan dan ditindak. Pengawasan tidak bisa longgar,” tegasnya, Jumat (5/12/2025).

Selain mendorong peran pemerintah daerah, Toha juga mengajak masyarakat serta lembaga aktivis lingkungan untuk aktif terlibat dalam pengawasan. 

Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba melakukan praktik ilegal yang merusak lingkungan.

Baca Juga : Kritik Keras DPR: Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Rusak Hutan dan Tak Peduli Korban Bencana Sumatera

Legislator dapil Jateng VI ini menambahkan bahwa penegakan hukum harus diperkuat tanpa pandang bulu. Ia menegaskan tidak boleh ada tebang pilih dalam menangani kasus-kasus tersebut.

“Penegakan hukum harus tegas dan adil. Tidak boleh ada pembiaran. Jika ada pembiaran, maka siapapun yang turut membiarkannya ikut menanggung dosa,” tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, ia optimistis upaya menyelamatkan kawasan hutan dan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.

Sebelumnya, banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengakibatkan 3,3 juta warga terdampak. Lebih dari 700 warga meninggal dunia.

Puluhan ribu bangunan seperti sekolah, jembatan, dan rumah-rumah penduduk luluh lantak. Banjir bandang pun merusak keanekaragaman hayati setempat, termasuk flora dan fauna, mati dan hancur.

Baca Juga : Bencana Sumatera : Satgas PKH Diminta Tindak Tegas Pelaku Kayu Gelondongan

Selain disebabkan cuaca ekstrem, bencana ini melanda akibat tumpukan kerusakan lingkungan bertahun-tahun dan nyaris dibiarkan oleh negara. Hingga akhirnya, kerusakan ini menjadi bom waktu menimbulkan bencana dahsyat.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)