Kortastipidkor Polri Sita Aset Korupsi LPI Senilai Rp24,26 Miliar di Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita puluhan aset tanah dan bangunan senilai total Rp24,27 miliar yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terkait penyidikan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI) sejak pekan lalu.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menyebut penyitaan tersebut merupakan bagian dari total 44 objek senilai Rp286,27 miliar yang disita penyidik dari perkara korupsi periode 2012–2016.

Ia memaparkan jika pemasangan plang pengamanan telah dilakukan di seluruh lokasi guna mengamankan aset selama proses hukum berjalan, serta menyampaikan apresiasi kepada Polrestabes Palembang, Polres Ogan Ilir, dan Polres Prabumulih atas dukungan pengamanannya.

"Di Sumatera Selatan sendiri nilai objek sitaan ini kurang lebih Rp24,27 miliar dengan rincian tiga bidang tanah di Kota Palembang, enam objek tanah di Prabumulih, serta 29 objek tanah di Kabupaten Ogan Ilir," ujar Ahmad Yusuf Afandi saat konferensi pers di gedung Mapolda Sumsel, Kamis (12/11/2026).

Diketahui, kasus ini bermula dari pemberian pembiayaan oleh BUMN LPI kepada PT Duta Sarana Teknologi yang tidak melalui penilaian transparan hingga macet dan menyisakan kewajiban 9 juta USD.

LPI kemudian mengucurkan pembiayaan baru sebesar 47,5 juta USD kepada PT Maksima Inti Finance guna menutupi kredit bermasalah sebelumnya agar tampak seolah-olah lancar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI per 4 September 2025, kerugian keuangan negara akibat perkara ini mencapai 43.617.739 USD atau setara kurang lebih Rp655 miliar.

Penyidik telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari lima pejabat LPI berinisial FH, NH,DSD, IS, dan AS, serta Direktur Utama PT Maksima Inti Finance berinisial DM.

Ia menegaskan jika lembaganya akan terus menelusuri aliran aset lainnya untuk memaksimalkan pengembalian uang negara.

“Dalam perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka, sementara penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan untuk pemulihan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Kombes Pol Danny Haposan Abs Sianipar membeberkan secara rinci modus operandi, jabatan, serta peran dari masing-masing tersangka dalam perkara korupsi tersebut.

Ia mengungkapkan jika jabatan dan peran para tersangka dari unsur penyelenggara negara LPI, yakni IS selaku Direktur Pelaksanaan yang kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pembiayaan UKM.

Kemudian AS selaku Direktur Pelaksanaan 4,DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM, NH selaku Kepala Departemen UKM, serta FH selaku relationship manager, bersama satu tersangka dari pihak swasta yaitu DM selaku Direktur Utama PT MIF.

“Tersangka IS selaku Direktur Pelaksanaan memerintahkan mencari debitur baru untuk menyelesaikan kredit macet DST dengan memunculkan tersangka DM dari PT MIF, lalu menyetujui pembiayaan melalui skema novasi dan pola window dressing atau gali lubang tutup lubang,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bentuk fisik barang sitaan di lapangan bervariasi, mulai dari kebun hingga ruko,serta menegaskan status jaminan atas aset-aset yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

“Khusus untuk aset yang berada di Sumsel ini merupakan jaminan dari kredit PT DST yang kemudian diselesaikan kreditnya oleh PT MIF dan dijadikan jaminan baru untuk kredit PT MIF di LPI, jadi berstatus jaminan ganda (double),” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)