Tak Paham Tata Kelola Hutan Secara Utuh, Menhut DIdesak Mundur

Nusantaraterkini.co,JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Usman Husin mendesak Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk mundur dari jabatannya. Ia menilai Menteri Raja Juli telah gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman Husin, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga : Kritik Keras DPR: Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Rusak Hutan dan Tak Peduli Korban Bencana Sumatera

Usman menegaskan, penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

“Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

Usman juga menyoroti pernyataan Menteri Raja JUli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Kembalikan Dana Reboisasi dan Reklamasi untuk Tanam Pohon Kembali

Ia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan. Usman menyebut Bupati Tapanuli Selatan telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun pada 30 November 2025 Kementerian tetap menerbitkan izin baru.

“Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas legislator dapil NTT ini.

Usman juga meminta Menteri memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi yang disebutnya mengalami degradasi parah. Ia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

Baca Juga : Polemik Izin Kayu: Bupati Tapsel dan Kemenhut Beda Pernyataan soal Penebangan Hutan Sebelum Banjir Bandang Batang Toru

Selain itu, ia menegaskan bahwa kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan. 

(Cw1/Nusantaraterkini.co)