Rieke Pitaloka: Kecelakaan Kereta Tak Cukup Dievaluasi, Sistem Harus Dirombak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peristiwa tragis yang terjadi di dunia perkeretaapian Indonesia baru-baru ini dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, khususnya dalam tata kelola dan sistem keselamatan.

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa kereta api merupakan transportasi publik yang sangat strategis. Namun, menurutnya, hingga saat ini tata kelola sektor tersebut masih belum memiliki kejelasan memadai.

Ia mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebenarnya telah mengamanatkan pembentukan badan usaha prasarana. 

Sayangnya, implementasi aturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Rieke juga menyatakan dukungannya terhadap Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam mendorong perbaikan berbasis data yang transparan serta berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi.

“Saya mendukung Dirut KAI yang terus mendorong perbaikan berbasis data, transparansi, dan kepatuhan regulasi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kecelakaan kereta api yang menelan korban jiwa tidak boleh hanya disikapi dengan evaluasi teknis semata. Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi titik balik untuk pembenahan sistem secara menyeluruh.

“Tragedi di Bekasi Timur harus menjadi momentum pembenahan sistem, bukan sekadar evaluasi teknis,” tegas legislator dapil Jabar VI ini.

Rieke menambahkan bahwa percepatan penerbitan Peraturan Presiden terkait tata kelola prasarana perkeretaapian menjadi kunci penting dalam menciptakan kejelasan sistem serta meningkatkan keselamatan transportasi kereta api di Indonesia.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal upaya pembenahan tersebut demi masa depan perkeretaapian nasional yang lebih aman dan tertata. 

(LS/nusantaraterkini.co).