Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

DPR Desak Evaluasi TKA, Khawatir Perlebar Kesenjangan Pendidikan

DPR mendesak Kemendikdasmen mengevaluasi TKA karena dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan dan membebani siswa.

Bagikan:
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), Rabu (20/5/2026).(foto: istimewa)
Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), Rabu (20/5/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Habib Syarief Muhammad, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah () untuk mengevaluasi pelaksanaan ().  Menurutnya, standardisasi dalam TKA berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah sekaligus membebani mental peserta didik.

“Tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan . Kami menerima masukan dari berbagai pemerhati pendidikan bahwa pelaksanaan TKA perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai pelaksanaan TKA justru semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah,” ujar Habib Syarief, Rabu (20/5/2026).

Legislator asal Jawa Barat itu menilai arah saat ini terlalu berorientasi pada pencapaian angka dan hasil akhir, bukan pada substansi pembelajaran. Kondisi tersebut, kata dia, dapat membuat sekolah dengan fasilitas terbatas semakin tertinggal dibanding sekolah-sekolah unggulan.

“Jangan sampai pendidikan kita hanya mengejar angka-angka dan hasil akhir, sementara pemahaman siswa terhadap materi justru terabaikan. Siswa harus selalu diasah kemampuannya berpikir kritis,” tegasnya.

Habib juga menyoroti dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari tekanan akademik akibat pelaksanaan TKA. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek dalam penerapan kebijakan pendidikan.

Menurutnya, perlu membuka ruang evaluasi yang objektif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerhati pendidikan, guru, orang tua, hingga peserta didik.

“Kementerian harus membuka ruang evaluasi yang objektif dan mendengar aspirasi para pemerhati pendidikan, guru, orang tua, hingga peserta didik agar kebijakan pendidikan benar-benar menghadirkan keadilan dan kualitas pembelajaran yang lebih baik,” tandasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait