DPD Apresiasi Kinerja Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah ibadah haji tahun 2025.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji kali ini sudah cukup baik, meskipun pihaknya melalui tim Pengawas Haji DPD RI menemukan beberapa catatan yang relatif biasa terjadi saban musim haji seperti akomodasi dan lambatnya layanan transportasi akibat kurangnya petugas haji.

"Alhamdulillah tahun ini Indonesia mendapatkan kuota ibadah haji paling tinggi di antara negara anggota OKI. 241 ribu jama'ah haji bukan jumlah yang kecil untuk di-manage di tengah penyesuaian-penyesuaian sistem penyelenggaraan ibadah haji secara internasional di tengah dinamika global yang memanas," ujar Sultan, Selasa (1/7/2025).

Baca Juga: Prabowo Resmikan Proyek Baterai Mobil Listrik, Legislator: Swasembada Energi Harus Terwujud

Sehingga, menurut Sultan, banyaknya persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji kali ini lebih disebabkan oleh beberapa penyesuaian sistem haji. 

DPD RI secara kelembagaan mendorong agar UU terkait Haji dan Umroh segera direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji saat ini.

"Dengan keterbatasan petugas haji, kinerja Kementerian Agama sebagai penyelenggara Haji harus diapresiasi. Kami percaya dengan inovasi penyelenggaraan dan diplomasi yang baik Kuota haji Indonesia akan terus ditambah sehingga memperpendek masa tunggu masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji," harapnya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Berkonsep Boarding School, Kemensos Diminta Antisipasi Tiga Dosa Pendidikan

Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar ke depan Pemerintah perlu memperbanyak petugas haji. Selain itu, syarat dan kemampuan calon jama'ah haji secara medis dan usia harus diseleksi secara lebih ketat, agar dapat menekan kasus kematian jama'ah haji saat di tanah suci. 

"Bahwa semua calon jama'ah berhak diberangkatkan ke tanah suci, tapi Seleksi kesehatan dan usia adalah mutlak dilakukan. Sehingga Pemerintah secara tidak langsung dapat memperpendek masa tunggu haji bagi jama'ah lainnya," tutup Sultan. 

(cw1/nusantaraterkini.co)