Polri Perkuat Tata Kelola Institusi Lewat Buku Police Governance

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pembahasan buku Police Governance yang mengadopsi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bedah buku di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

​Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie, menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan akuntabilitas ketimbang sekadar memperbesar struktur organisasi.

​“Modernisasi institusi tidak diukur dari bertambahnya struktur organisasi, tetapi dari semakin kuatnya kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas institusi,” kata Jimly, seperti dilansir RMOL, Jumat (25/9/2026).

​Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, setiap gagasan dan rekomendasi transformasi Polri harus dieksekusi secara nyata hingga tingkat kewilayahan, khususnya Polsek.

​“Gagasan harus dijembatani dengan implementasi. Setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional yang jelas,” ujar Dedi.

​Dedi menambahkan, penguatan SDM berbasis sistem merit serta pemanfaatan buku Police Governance di lembaga pendidikan kepolisian seperti Sespim menjadi langkah strategis untuk mencetak calon pimpinan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman.

(Emn/Nusantaraterkini.co)