DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Berikut Poin-Poinnya
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah membahas 397 daftar inventarisasi masalah dalam pembicaraan tingkat satu.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA- DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran wakil ketua dewan. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan Panja RUU tersebut.
Puan Maharani menanyakan persetujuan seluruh fraksi atas pengesahan RUU yang sempat 18 tahun mandek tersebut. Anggota dewan kemudian menyatakan persetujuan secara kompak dalam forum paripurna.
Pada pembicaraan tingkat satu, Komisi III bersama pemerintah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman juga memaparkan sepuluh pokok hasil pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut. Poin pertama mencakup judul, prinsip, serta asas hukum untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, dan hak asasi manusia.
"Poin kedua mengatur ruang lingkup, jenis, nilai, serta kriteria perampasan aset tindak pidana. Ketentuan ini mencakup penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi dan saham bodong," ujarnya.
Poin ketiga, lanjutnya, menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan lainnya. Ketentuan tersebut termasuk ancaman pidana mati sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Poin keempat mengatur pembagian kewenangan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga putusan pengadilan.
Poin kelima menjamin perlindungan pihak ketiga beritikad baik dengan beban pembuktian yang memadai. Poin keenam memastikan pengembalian aset kepada korban langsung serta pemanfaatan bagi masyarakat luas.
Poin ketujuh menetapkan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.
Poin kedelapan mengatur pengawasan mekanisme dan pengelolaan aset oleh badan yang independen. Poin kesembilan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam perampasan aset.
"Poin kesepuluh mengedepankan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Langkah ini ditujukan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas tata kelola aset," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALDPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Berikut Poin-Poinnya
Herman Saleh Harahap·7 menit yang lalu -
-
-
SUMUTKUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Anggaran Naik Rp10,5 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALGugatan Harta Warisan 15 Hektare di PN Tebing Tinggi Berlanjut, Penggugat dan Tergugat Beda Pengakuan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSMahasiswi 22 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Mobil di Denpasar, Polisi Temukan 4 Baskom Berisi Arang
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSKodim 1714/PJ dan Polri Patroli Gabungan di Mulia Puncak Jaya
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALRugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
hendra·2 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
