Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Berikut Poin-Poinnya

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah membahas 397 daftar inventarisasi masalah dalam pembicaraan tingkat satu.

Bagikan:
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). ​(foto: ilustrasi ai)
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). ​(foto: ilustrasi ai)
A A

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA- DPR RI mengesahkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

​Rapat dipimpin Ketua DPR RI bersama jajaran wakil ketua dewan. Sebelumnya, Ketua menyampaikan laporan pembahasan Panja RUU tersebut.

​ menanyakan persetujuan seluruh fraksi atas pengesahan RUU yang sempat 18 tahun mandek tersebut. Anggota dewan kemudian menyatakan persetujuan secara kompak dalam forum paripurna.

​Pada pembicaraan tingkat satu, Komisi III bersama pemerintah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

​ juga memaparkan sepuluh pokok hasil pembahasan tersebut. Poin pertama mencakup judul, prinsip, serta asas hukum untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, dan hak asasi manusia.

​"Poin kedua mengatur ruang lingkup, jenis, nilai, serta kriteria perampasan aset tindak pidana. Ketentuan ini mencakup penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi dan saham bodong," ujarnya.

​Poin ketiga, lanjutnya, menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan lainnya. Ketentuan tersebut termasuk ancaman pidana mati sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

​Poin keempat mengatur pembagian kewenangan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga putusan pengadilan.

​Poin kelima menjamin perlindungan pihak ketiga beritikad baik dengan beban pembuktian yang memadai. Poin keenam memastikan pengembalian aset kepada korban langsung serta pemanfaatan bagi masyarakat luas.

​Poin ketujuh menetapkan pengelolaan aset tindak pidana oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.

​Poin kedelapan mengatur pengawasan mekanisme dan pengelolaan aset oleh badan yang independen. Poin kesembilan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam perampasan aset.

​"Poin kesepuluh mengedepankan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Langkah ini ditujukan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas tata kelola aset," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

​

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait