Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Daftar UMP 2027 di 28 Provinsi, DKI Tertinggi ​

Sebanyak 28 provinsi menetapkan UMP 2027. DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, sedangkan Bali mencatat kenaikan persentase terbesar.

Bagikan:
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah atas penuntasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, Minggu (22/11/2026).(foto: kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah atas penuntasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, Minggu (22/11/2026).(foto: kemnaker)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Sebanyak 28 provinsi di Indonesia telah menetapkan (UMP) tahun 2027 hingga Minggu (22/11/2026). Sementara itu, sepuluh provinsi lainnya tercatat belum mengumumkan besaran upah minimum terbaru.

​DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan kenaikan menjadi Rp6.136.941 dari sebelumnya Rp5.729.876 pada 2026. Lonjakan persentase tertinggi dicatat Bali yang naik 42,15 persen menjadi Rp4.559.287.

​Di Pulau Jawa, Jawa Barat menetapkan sebesar Rp3.000.000 setelah naik 29,44 persen. Jawa Timur naik menjadi Rp2.730.000, DI Yogyakarta Rp2.725.000, serta Jawa Tengah Rp2.655.454.

​Banten menetapkan sebesar Rp3.372.828,70 dari sebelumnya Rp3.100.881. Nusa Tenggara Barat naik menjadi Rp2.921.059, sedangkan Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441.

​Di Pulau Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp4.299.000. Kepulauan Riau menyusul pada posisi berikutnya dengan besaran upah Rp4.229.356.

​Sumatera Selatan menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.210.059, diikuti Aceh sebesar Rp4.197.000. Riau naik menjadi Rp4.031.142, sementara Jambi sebesar Rp3.711.516.

​Sumatera Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.410.000, naik 5,61 persen dari tahun sebelumnya. Sumatera Barat berada di angka Rp3.383.258 dan Lampung mencapai Rp3.285.152,48.

​Untuk wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur menetapkan upah tertinggi sebesar Rp4.046.360. Kalimantan Utara menyusul dengan Rp4.027.901 dan Kalimantan Tengah Rp3.949.697.

​Di Pulau Sulawesi, Sulawesi Utara memimpin dengan 2027 mencapai Rp4.323.465. Sulawesi Selatan menetapkan angka Rp4.233.913,25, sedangkan Gorontalo naik menjadi Rp3.748.000.

​Sulawesi Barat menetapkan upah sebesar Rp3.502.290 dan Sulawesi Tengah Rp3.453.000. Di kawasan timur, Papua Barat menetapkan Rp4.118.000 dan Papua Barat Daya Rp4.042.500.

​Sebanyak sepuluh provinsi tercatat belum menetapkan 2027 hingga saat ini. Wilayah tersebut meliputi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, serta Kalimantan Selatan.

​Selain itu, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu juga belum merilis ketetapan. Pemerintah daerah terkait masih memproses penetapan upah minimum di wilayah masing-masing.

Apresiasi Menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah atas penuntasan (UMP) 2027. Penghargaan serupa juga ditujukan bagi unsur serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi yang terlibat dalam penetapan UMP serta UMSP 2027.

​Yassierli menilai penetapan upah minimum merupakan langkah penting untuk menjamin penghidupan layak pekerja. Kebijakan ini juga krusial guna menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, serta iklim investasi daerah.

​"Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak," ujar Yassierli, Minggu (22/11/2026).

​Tahapan selanjutnya adalah pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Menaker berharap pemangku kepentingan di daerah terus memperkuat dialog sosial yang terbuka demi kepentingan bersama.

​Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para bupati dan wali kota diminta mengedepankan musyawarah serta objektivitas. Perumusan upah wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, kemampuan dunia usaha, produktivitas, inflasi, dan kebutuhan hidup pekerja.

​"Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," jelasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait