Menaker Tegaskan Sanksi Pidana Pembayaran Upah di Bawah Minimum
Menaker menegaskan pengusaha yang membayar upah di bawah minimum terancam pidana penjara empat tahun dan denda hingga Rp200 juta.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan larangan membayar upah pekerja di bawah upah minimum sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan larangan tersebut tercantum pada Pasal 140 ayat (5) beserta ancaman sanksi pidana di Pasal 288.
"Pengusaha yang melanggar aturan ini terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai pidana denda mulai Rp200 juta hingga Rp2 miliar," ujar Menaker Yassierli, Sabtu (21/11/2026).
Dipaparkannya, ada 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan penentuan upah minimum 2027. Komponen tersebut terbagi ke dalam empat kelompok pengeluaran utama yang mencakup kebutuhan hidup pekerja.
Rinciannya meliputi 177 item kelompok makanan, 22 item kesehatan dan pendidikan, 54 item kebutuhan pokok lain-lain, serta 15 item tempat tinggal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut komponen ini penting untuk menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja.
"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," kata Yassierli.
Kerangka penghitungan KHL, sebutnya, merujuk pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, BPS, dan Dewan Ekonomi Nasional di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota.
Ditegaskannya, dalam skema penetapan upah minimum, KHL menjadi pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu antara 0,5 hingga 1 sesuai Pasal 139. Indeks tersebut dikalikan dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah sambil menimbang kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.
"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.
Ditambahkannya, untuk upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP serta dapat menetapkan UMK dan UMSK sesuai ketentuan.
"Batas penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, UMK paling lambat 25 November 2026, UMSP dan UMSK paling lambat lima hari setelahnya, dan seluruhnya berlaku 1 Januari 2027," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELKapolda Sumsel Pimpin Aksi Bersih Lingkungan dan Evaluasi di Komplek Pakri
hendra·1 menit yang lalu -
NEWSDua Atlet Meninggal Saat Porprov, Habib Syarief Desak Pemerintah Evaluasi Keselamatan Olahraga
hendra·8 menit yang lalu -
SUMSELPolisi Gagalkan Transaksi Sabu 100 Gram di Kayuagung
Herman Saleh Harahap·14 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDifitnah Bawa Sajam di Facebook Buntut Gagal COD HP, Pemuda Palembang Lapor Polisi
Rozie Winata·16 menit yang lalu -
NEWSPolri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat Amankan Penyeberangan Ketapang
Herman Saleh Harahap·33 menit yang lalu -
SEPAKBOLAPenalti Menit Akhir Antar PSIS Kalahkan Semen Padang
Herman Saleh Harahap·45 menit yang lalu -
NASIONALMenaker Tegaskan Sanksi Pidana Pembayaran Upah di Bawah Minimum
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSHensa Ingatkan Jangan Seret Keluarga dalam Polemik Bursa Cawapres Pengganti Gibran
hendra·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALPenyalur ART Ilegal ke Arab Saudi Raup Jutaan Rupiah, Perekrut Kantongi Rp 10 Juta per Korban
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
