Ari Dwipayana Sebut Terima Kasih 'Surat Cinta'nya Kepada Mahasiswa Fisipol UGM
Ari mengaku paham akan perbedaan pendapat di masyarakat maupun tokoh akademik. Ia menilai adanya kritik dan perdebatan merupakan hal yang menyehatkan
Nusantaraterkini.co - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons 'surat cinta' yang disampaikan sejumlah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dosen, dan alumni kepada dirinya dan Menteri Sekretaris Negara.
Sejumlah mahasiswa tersebut meminta agar kedua alumnus UGM itu mengembalikan martabat sebagai akademisi jelang Pemilu 2024. Artinya mereka meminta keduanya untuk 'pulang' kembali ke jalan demokrasi. Menanggapi hal tersebut, Ari mengaku tak mempermasalahkan seruan itu, ia lantas mengapresiasi kritik tersebut.
"Terima kasih atas 'surat cinta' adik-adik mahasiswa kepada saya dan Prof Pratikno. Dalam masyarakat akademik, kritik dan perdebatan adalah sesuatu yang menyehatkan," kata Ari, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa, (13/2/2024).
Ari mengaku paham akan perbedaan pendapat di masyarakat maupun tokoh akademik. Menurutnya dengan adanya kritik dan perdebatan merupakan hal yang menyehatkan dalam demokrasi.
"Dalam masyarakat akademik, kritik dan perdebatan adalah sesuatu yang menyehatkan," ujarnya.
Ari menyebut mahasiswa harus terus menjaga budaya akademik dengan pemikiran yang kritis, terbuka, menghargai keragaman atau perbedaan perspektif, serta memiliki semangat kontribusi bagi kemaslahatan bersama.
"Saya dan Prof Pratikno memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas, memperkuat demokrasi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, serta mencurahkan energi dan kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa UGM membacakan pernyataan sikap pada Senin, (12/2/2024). Mereka mengaku kecewa dengan dua sosok yang pernah menjadi dosen mereka dan mengajarkan tentang demokrasi.
Para mahasiswa itu juga mengaku resah karena sejak 2019 lalu telah turun ke jalan demi memprotes banyak hal yang dianggap mengancam demokrasi. Di antaranya revisi UU KPK, terbitnya UU Cipta Kerja, revisi UU ITE, dan lainnya.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
PERISTIWAEmpat Anggota OPM Tewas dalam Kontak Tembak dengan TNI di Intan Jaya
hendra·7 menit yang lalu -
SUMUTWali Kota Binjai Lantik Sofyan Syahputra Siregar Jadi Kadis Pendidikan, 41 Kepala Sekolah Terima SK
hendra·40 menit yang lalu -
SUMSELKabut Asap Pekat, Enam Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Terdampak
Rozie Winata·59 menit yang lalu -
KRIMINALKasus Korupsi Proyek, Kejati Sumsel Limpahkan Wabup PALI Nonaktif ke Kejari Palembang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
INTERNASIONALUnik! Makam Kuno Era Romawi Berbentuk Piramida Ditemukan di Mesir
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KESEHATANWaspada! 27 Kasus Influenza A Terdeteksi di Medan dan Deliserdang
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELPolda Sumsel dan Bhayangkari Gelar Bakti Sosial di Pulau Borang Banyuasin
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANSakit Hati Ditalak, Istri Laporkan Suaminya ke Poldasu
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWS VIDEOTarget Semifinal FIFA ASEAN Series, Habib Syarief Soroti Regenerasi dan Strategi Timnas
Fadli Tara·3 jam yang lalu -
SUMSELDiselimuti Asap Karhutla, Kualitas Udara Palembang Kembali Masuk Zona Merah
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan