Antisipasi Konflik Batas Wilayah, Gubernur Sumsel Dorong APDESI Susun Peta Desa Digital

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru mendorong Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih segera membuat terobosan berupa penyusunan peta desa digital guna mengatasi karut-marut persoalan batas wilayah di pedesaan.

Langkah pemetaan berbasis teknologi ini dinilai mendesak, lantaran penanda batas alam tradisional di sejumlah daerah saat ini sudah banyak yang berubah dan hilang.

"Dulu batas desa ditandai dengan sungai dan pohon. Kini banyak sungai yang berubah alur dan pohon yang menjadi penanda sudah banyak ditebang," ujar Deru saat menerima audiensi APDESI Sumsel di Ruang Tamu Gubernur pada, Kamis (18/6/2026).

Deru menegaskan, pemanfaatan teknologi digital dalam pemetaan wilayah administrasi ini akan menjadi instrumen penting untuk merinci dan mengidentifikasi masalah struktural di desa secara akurat.

Selain untuk menyelesaikan konflik tapal batas, inovasi ini juga dinilai strategis dalam membenahi validasi data masyarakat miskin yang kerap mengalami perubahan setiap tahun.

"Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan," tegasnya.

Di samping fokus pada inovasi tata ruang digital tersebut, Herman Deru juga memberikan atensi serius terhadap tata kelola anggaran keuangan yang masuk ke pemerintahan desa.

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh kepala desa agar selalu mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.

"Di tengah ruang fiskal yang sempit, kita harus tetap transparan," tuturnya.

Menurutnya, kondisi keterbatasan fiskal yang melanda saat ini justru menjadi ujian sekaligus tuntutan bagi kecerdasan para kepala desa dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran.

Transparansi penggunaan anggaran dinilai menjadi satu-satunya cara terbaik dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus mengoptimalkan pembangunan di level akar rumput.

"Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat," imbuhnya.

Deru mengaku sangat menghormati posisi kepala desa yang memikul tiga fungsi kepemimpinan sekaligus, yakni sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat dan pelayan masyarakat.

Ia mengingatkan jajaran Kades untuk selalu peka memitigasi dampak dinamika ekonomi terhadap potensi gangguan keamanan bagi warga sekitar.

"Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana," ucapnya.

Sementara itu, Ketua APDESI Merah Putih Sumsel, Mulyanto menyampaikan kesiapan seluruh anggotanya untuk merealisasikan program peta digital, serta berkomitmen menjaga transparansi keuangan desa.

"Kami juga akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)," katanya.

Ia menyebut sebanyak 2.856 kepala desa di Sumsel berkomitmen penuh mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 secara terbuka.

Ia mengungkapkan, dana bantuan khusus tersebut, selama ini telah diserap dan dialokasikan secara mandiri oleh pihak desa.

“Dana ini dikelola mandiri oleh pihak desa untuk membiayai operasional pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pembangunan infrastruktur swakelola. Selain itu, APDESI akan berada di lini terdepan mengawal seluruh program pembangunan, serta menjaga kondusivitas wilayah pedesaan dari ancaman karhutla hingga narkoba,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)