Anis Byarwati: Insentif Lebaran Bukan Fondasi Pertumbuhan, Perlu Perbaikan Struktural
Anis Byarwati nilai insentif Lebaran Rp12,8 triliun hanya stimulus jangka pendek, dorong perbaikan struktural ekonomi.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kebijakan pemerintah menggelontorkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun memantik dukungan sekaligus kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati, menilai langkah tersebut sah sebagai upaya menjaga daya beli, namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikannya sekadar “obat pereda sesaat” tanpa perbaikan struktural ekonomi.
Pemerintah mengalokasikan dana Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, serta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Di atas kertas, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan–Lebaran sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Namun, Anis menggarisbawahi bahwa stimulus musiman bukanlah fondasi pertumbuhan.
“Ramadan dan Lebaran memang momentum ekonomi. Konsumsi naik, perputaran uang meningkat, dan daerah bergerak. Wajar jika pemerintah hadir. Tetapi kebijakan ini jangan berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Anis menyoroti persoalan klasik bantuan sosial: akurasi data dan kualitas distribusi. Ia menegaskan, problem bansos di Indonesia bukan terletak pada niat, melainkan pada eksekusi yang kerap bermasalah di lapangan.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang berhak justru terlewat, sementara yang tidak berhak mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas pelaksanaan,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan politik agar program bernilai triliunan rupiah tersebut tidak menjadi alat pencitraan atau rentan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Transparansi dan pengawasan, menurutnya, harus diperkuat agar publik tidak melihat kebijakan ini sebagai langkah populis jangka pendek.
Dari sisi ekonomi, Anis mengakui insentif Ramadan berpotensi mengerek konsumsi dalam jangka pendek. Beban belanja pangan yang berkurang memberi ruang bagi masyarakat untuk membelanjakan kebutuhan lain, sehingga ekonomi lokal ikut terdorong.
Namun ia mengingatkan, daya beli yang kokoh tidak lahir dari bansos musiman.
“Stimulus ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Untuk jangka pendek mungkin terasa, tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap bergantung pada investasi, ekspor, kepastian usaha, dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menyentil narasi optimistis pemerintah soal target pertumbuhan 6 persen. Menurut Anis, kebijakan Ramadan–Lebaran hanya berfungsi sebagai penopang, bukan penentu utama capaian tersebut.
Anis juga mengingatkan agar bantuan pangan tidak menciptakan distorsi harga yang merugikan petani dan pedagang kecil. Kebijakan yang terlalu fokus pada konsumen berisiko menekan harga di tingkat produsen.
“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi harga di tingkat petani dan pedagang kecil juga harus tetap sehat. Jangan sampai demi stabilitas jangka pendek, sektor produksi justru terpukul,” tegasnya.
Isu ini krusial di tengah tekanan harga pangan dan ketergantungan pada impor sejumlah komoditas. Tanpa kebijakan yang seimbang, insentif konsumsi bisa berbenturan dengan kepentingan produksi domestik.
Terkait kebijakan Work From Anywhere menjelang mudik, Anis melihatnya sebagai strategi yang berpotensi cerdas untuk mengurai kepadatan arus sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan masa tinggal yang lebih lama di kampung halaman, konsumsi di daerah dapat meningkat.
Namun ia memberi peringatan keras agar fleksibilitas kerja tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Produktivitas ASN dan pelayanan publik harus tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan justru melambat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Anis menilai insentif Ramadan–Lebaran sebagai langkah yang secara politik populer dan secara ekonomi relevan dalam konteks musiman. Tetapi ia menegaskan, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah Lebaran usai.
Tanpa strategi jangka panjang untuk stabilitas harga, penguatan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat akan kembali tertekan begitu stimulus berhenti.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALGugatan Harta Warisan 15 Hektare di PN Tebing Tinggi Berlanjut, Penggugat dan Tergugat Beda Pengakuan
hendra·1 menit yang lalu -
NEWSMahasiswi 22 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Mobil di Denpasar, Polisi Temukan 4 Baskom Berisi Arang
hendra·10 menit yang lalu -
NEWSKodim 1714/PJ dan Polri Patroli Gabungan di Mulia Puncak Jaya
Herman Saleh Harahap·11 menit yang lalu -
POLITIKPulihkan Kepercayaan Masyarakat, PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Terbuka Ijazah Pejabat Publik
18 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
hendra·46 menit yang lalu -
-
-
NEWS VIDEODisinggung Isu Politik dan Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Tegas Menhan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Hasil Penyidikan Diekspos di Kejagung Jumat
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKomisi I dan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan, Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
Fadli Tara·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
