Kemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi
Kemnaker dan Kementerian ESDM menyelaraskan pengawasan K3 sektor energi untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mencegah tumpang tindih regulasi.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian ESDM membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Pembahasan ini dilakukan menyusul berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja," kata Wamenaker Afriansyah Noor di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta. Sektor ESDM menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat risiko keselamatan kerja yang tinggi.
Afriansyah menjelaskan, aturan baru ini mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional serta ruang lingkup pengawasan. Penyelarasan regulasi turunan dibutuhkan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha tetap terjaga.
Perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) terintegrasi. Perusahaan berisiko tinggi juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan pengusaha dan pekerja.
Pelanggaran kewajiban tersebut dapat berujung sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha bagi yang mengabaikan SMK3. Sanksi pidana juga diatur pada Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026 jika pelanggaran memicu disabilitas tetap atau kematian.
Dari aspek pengawasan, penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan PP tentang K3 menjadi ruang penyelarasan inspektur. Hal ini meliputi pertukaran data kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja antarlembaga.
"Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran," kata Afriansyah.
Disebutkannya, integrasi SMK3 dengan sistem keselamatan pertambangan yang sudah berjalan juga dirancang agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan tersebut tetap mempertahankan standar pelindungan dan tidak menghapus kewajiban sektoral yang berlaku.
Sistem keselamatan pertambangan memiliki kewajiban teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Oleh karena itu, integrasi aturan tidak menghapus ketentuan keselamatan pertambangan yang telah ada.
"Sebagai tindak lanjut, kami mengusulkan pembentukan tim bersama untuk mengawal aturan turunan dan alih daya. Sosialisasi bersama juga diusulkan menyasar SKK Migas, KKKS, asosiasi pertambangan, serta BUMN energi," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOSah! UMP Sumsel 2027 Resmi Naik 6,77 Persen jadi Rp4,21 Juta
Fadli Tara·Beberapa detik yang lalu -
NEWSKemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi
Herman Saleh Harahap·6 menit yang lalu -
NEWS VIDEODisinggung Isu Politik dan Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Tegas Menhan
Fadli Tara·9 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Hasil Penyidikan Diekspos di Kejagung Jumat
hendra·14 menit yang lalu -
NEWS VIDEOKomisi I dan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan, Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
Fadli Tara·24 menit yang lalu -
NEWSKetua PAN Binjai Bantah Zulhas Sebut Rakyat Aib Pemerintah, Sebut Informasi Hoaks
hendra·37 menit yang lalu -
-
SOSOKBiodata dan Profil Windah Basudara GTA 6, Pecahkan Rekor Penonton Kalahkan IShowSpeed
M Aribowo·49 menit yang lalu -
NEWSUU Pertahanan 2002 Dinilai Tak Lagi Relevan, Menhan Dorong Revisi pada 2027
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOMenhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Fadli Tara·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
