Rugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
Korban Akademi Crypto mengaku rugi Rp4 miliar dan mendesak Kapolri membuka kembali kasus dugaan penipuan investasi kripto Timothy Ronald.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Tim kuasa hukum korban dugaan penipuan investasi kripto melalui platform Akademi Crypto mendesak Kapolri yang baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membuka kembali perkara yang menyeret nama Timothy Ronald dan Kalimasada.
Desakan tersebut disampaikan setelah Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan atas laporan dugaan penipuan investasi dengan nomor LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Perwakilan Nusantara Justitia Law Firm, Jajang, S.H., mengaku kecewa terhadap keputusan penghentian penyelidikan tersebut. Menurut dia, kliennya mengalami kerugian materiil sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar, belum termasuk kerugian immateriil akibat perkara yang telah berjalan hampir satu tahun.
Jajang menilai penghentian penyelidikan tersebut menimbulkan persoalan keadilan bagi para pelapor yang selama ini telah berupaya memperjuangkan haknya.
"Kami sangat kecewa dan mengecam penghentian perkara ini. Padahal bukti-buktinya sangat jelas dan terang, tetapi justru dihentikan dengan cara-cara yang tidak patut oleh Penyidik Siber Polda Metro Jaya," ujar Jajang dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti pemberitaan mengenai dugaan intervensi mantan petinggi Polri berinisial ASN dalam penanganan perkara tersebut. Dugaan itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan objektivitas proses penyelidikan.
"Dalam sejumlah pemberitaan media juga mencuat dugaan intervensi mantan petinggi Polri berinisial ASN yang terkena kasus penyadapan presiden terkait perkara yang dilaporkan klien kami dan korban lainnya. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan besar publik mengenai independensi dan objektivitas penanganan kasus," katanya.
Untuk memperjuangkan kelanjutan perkara, Nusantara Justitia Law Firm mengaku telah mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri. Tim kuasa hukum juga telah beraudiensi dengan Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya yang baru untuk menyampaikan fakta perkara, alat bukti, serta kerugian yang dialami korban.
Selain itu, pengaduan dan permohonan atensi telah disampaikan kepada sejumlah lembaga pengawasan, termasuk Komisi III DPR RI.
Jajang menyebut perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena diduga berdampak terhadap ribuan masyarakat. Ia berharap pimpinan Polri dapat memastikan penanganan perkara berlangsung secara transparan dan objektif.
"Mengingat sebenarnya korban dari terlapor ini ada ribuan masyarakat, kami masih berharap Bapak Kapolri yang baru berani dan tegak lurus membuka kembali kasus ini serta mengungkap kejahatannya secara terang-benderang," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, terdapat dua laporan polisi terkait dugaan penipuan aset kripto yang ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
"Laporan pertama bernomor LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 Januari 2026, dengan inisial pelapor Y yang ditangani Subdit I. Sedangkan laporan kedua bernomor LP/B/483/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 19 Januari 2026, dengan inisial pelapor RR yang ditangani Subdit IV, " kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
Budi mengatakan, penyelidikan terhadap laporan pertama telah dihentikan pada 14 September 2026 setelah gelar perkara menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam laporan tersebut.
Adapun untuk laporan kedua, penyelidik telah meminta keterangan dari pelapor, saksi, pihak yang dilaporkan, ahli, serta instansi terkait. "Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak yang dilaporkan dengan tindak pidana yang dipersangkakan," kata Budi.
"Selanjutnya, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan telah diterbitkan pada 28 September 2026," imbuhnya.
Meski demikian, Polda Metro Jaya menyatakan akan menggelar perkara khusus atas permohonan kuasa hukum pelapor terkait laporan yang ditangani Subdit IV.
"Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil proses tersebut. Namun jika pelapor memiliki bukti baru silakan diajukan ke penyidik untuk dilakukan pendalaman," ujarnya.
Rencana gelar perkara khusus tersebut menjadi salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk menguji kembali proses penanganan laporan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi para pelapor sekaligus menjawab keberatan kuasa hukum terhadap penghentian penyelidikan.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALRugi Rp4 Miliar, Korban Akademi Crypto Desak Kapolri Buka Kembali Kasus
hendra·7 menit yang lalu -
NEWS VIDEOSah! UMP Sumsel 2027 Resmi Naik 6,77 Persen jadi Rp4,21 Juta
Fadli Tara·25 menit yang lalu -
NEWSKemnaker dan ESDM Selaraskan Pengawasan K3 Sektor Energi
Herman Saleh Harahap·31 menit yang lalu -
NEWS VIDEODisinggung Isu Politik dan Pergantian Panglima TNI, Ini Jawaban Tegas Menhan
Fadli Tara·34 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Hasil Penyidikan Diekspos di Kejagung Jumat
hendra·39 menit yang lalu -
NEWS VIDEOKomisi I dan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan, Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
Fadli Tara·49 menit yang lalu -
NEWSKetua PAN Binjai Bantah Zulhas Sebut Rakyat Aib Pemerintah, Sebut Informasi Hoaks
hendra·1 jam yang lalu -
-
SOSOKBiodata dan Profil Windah Basudara GTA 6, Pecahkan Rekor Penonton Kalahkan IShowSpeed
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSUU Pertahanan 2002 Dinilai Tak Lagi Relevan, Menhan Dorong Revisi pada 2027
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
