Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sah! UMP Sumsel 2027 Resmi Naik 6,77 Persen jadi Rp4,21 Juta

Sah! UMP Sumsel 2027 Resmi Naik 6,77 Persen jadi Rp4,21 Juta

Bagikan:
A A

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan () secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel tahun 2027 sah naik 6,77 persen atau bertambah Rp267.096 menjadi Rp4.210.059 per bulan.

Penetapan diumumkan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 setelah rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada, Rabu (18/11/2026).

Keputusan tersebut juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

“Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar 4.210.059 rupiah. Kenaikannya 267.096 rupiah dibanding tahun sebelumnya. Ini berapa persen itu? 6,77 persen. Lumayan lah ya, yang lalu kan 3.942.963 rupiah,” ujar Deru saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11/2026).

Deru mengatakan jika UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan berstandar tujuh atau delapan jam kerja sehari dan atau 40 jam kerja seminggu, sedangkan usaha mikro dan kecil dikecualikan paling rendah 50 persen dari upah minimum.

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut,” katanya.

Menurutnya, pengumuman UMP lebih awal bertujuan memberi kepastian bagi buruh untuk mengatur anggaran kebutuhan keluarga tahun depan, sekaligus menjadi hasil kesepakatan bersama antara pengusaha, buruh, dan .

“Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri untuk dia membuat budget kebutuhan keluarganya dan sudah bisa atur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian. Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan, dan hasilnya itu dikesepakati kenaikan 6,77 persen," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Indra Bangsawan merincikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan upah minimum.

“Sanksinya kalau pidana perorangan, penjara paling lama empat (4) tahun dan atau denda paling banyak kategori empat (4). Pidana korporasi jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi berlaku ketentuan pidana denda paling sedikit kategori empat (4) dan paling banyak kategori enam (6),” bebernya.

Ia juga menjelaskan adanya pengecualian sah menurut undang-undang bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan, seperti usaha kafe skala kecil dengan batas minimal 50 persen dari UMP.

“Pengecualian aturan upah minimum dan ancaman pidana ini memiliki pengecualian yang sah menurut undang-undang seperti ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil dab menengah (UMKM) berdasarkan kesepakatan,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi berkala terhadap lebih dari 6.000 perusahaan di Sumsel meski menghadapi keterbatasan personel pengawas, terutama dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Mengenai pemberlakuan, ia memastikan UMP 2027 berlaku serentak mulai 1 Januari 2027 di seluruh perusahaan di Sumsel, sementara sembilan sektor telah sepakat secara prinsip dan tinggal menyesuaikan rincian teknis.

“Per 1 Januari 2027, UMP yang baru ditandatangani Pak Gubernur tadi sudah berlaku kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Kalau untuk sektoral tadi, ini lagi berlangsung karena ada sembilan (9) sektor nih, tapi sudah sepakat, intinya udah sepakat,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya turut menyampaikan terima kasih kepada pimpinan , Apindo, dan serikat buruh atas kelancaran penetapan UMP dua tahun beruntun, serta menyoroti tingkat pengangguran daerah yang berada jauh di bawah nasional berkat dukungan penyerapan tenaga kerja termasuk Disnaker Kota Palembang.

“Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumsel, Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Pak Sekda yang selalu men-support, serta dari pihak Apindo dan rekan-rekan dari Serikat Buruh, saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk Sumsel sendiri tingkat pengangguran kita jauh di bawah nasional,” tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait