Anggota DPR Minta Pemerintah Sinkronkan Kebijakan KDMP dan BUMDes
Anggota DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta pemerintah menyinkronkan kebijakan KDMP dan BUMDes agar tidak tumpang tindih.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah desa. Di antaranya terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai belum memiliki kejelasan posisi di tengah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Sofwan, banyak kepala desa mempertanyakan arah dan mekanisme KDMP agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan dalam pengelolaan usaha desa. Karena itu, ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan serta regulasi yang jelas terkait hubungan KDMP dengan BUMDes yang selama ini telah berjalan di desa-desa.
“Para kepala desa mempertanyakan masa depan KDMP karena sampai sekarang posisinya dinilai belum jelas di tengah keberadaan BUMDes,” ujar pria yang akrab disapa SDA itu, Sabtu (23/5/2026).
Selain persoalan KDMP, Sofwan juga menyoroti status aset desa yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan. Menurutnya, banyak pemerintah desa membutuhkan kepastian hukum terkait pengelolaan dan kepemilikan aset agar tidak memicu persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal segera menyusun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan program pembangunan maupun pengelolaan aset desa.
Sofwan menegaskan, kepastian regulasi sangat penting agar desa tidak menjadi pihak yang bingung dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh kebijakan yang menyangkut desa harus disusun secara sinkron sehingga dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah.
"Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian terkait tata kelola KDMP dan aset desa, hal ini agar program pembangunan desa dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALPrabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan, Suyudi: Komitmen Jaga Stabilitas Institusi
Rozie Winata·Beberapa detik yang lalu -
PERISTIWAHelikopter Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Rina Sa’adah Tekankan Keselamatan Petugas
Rozie Winata·14 menit yang lalu -
NASIONALPresiden Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Bahas Isu Strategis di Hambalang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
INTERNASIONALHujan Rudal dan Drone Rusia Hantam Kiev: Infrastruktur Energi Lumpuh, Warga Krisis Air dan Listrik
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
PERISTIWABanjir Terjang Gayo Lues, 100 Rumah Rusak dan 4 Hanyut Terbawa Arus
hendra·8 jam yang lalu -
-
PERISTIWAKebakaran Hebat di Pool Damri Bandung, Puluhan Bus Hangus dan 13 Rumah Warga Terbakar
hendra·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPria Hendak Bakar Masjid di Pondok Kelapa Jaktim, 3 Jemaah Diserang Kapak dan Belati
hendra·9 jam yang lalu -
PERISTIWAKru Ketiga Helikopter Super Puma yang Jatuh di Sungai Barito Ditemukan Tewas
hendra·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan