Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Anggota DPR Minta Pemerintah Sinkronkan Kebijakan KDMP dan BUMDes

Anggota DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta pemerintah menyinkronkan kebijakan KDMP dan BUMDes agar tidak tumpang tindih.

Bagikan:
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah desa, Sabtu (23/5/2026).(foto: istimewa)
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah desa, Sabtu (23/5/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota dari , , menyoroti berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian . Di antaranya terkait keberadaan () yang dinilai belum memiliki kejelasan posisi di tengah keberadaan Badan Usaha Milik Desa ().

Menurut Sofwan, banyak mempertanyakan arah dan mekanisme KDMP agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan dalam pengelolaan usaha desa. Karena itu, ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan serta regulasi yang jelas terkait hubungan KDMP dengan BUMDes yang selama ini telah berjalan di desa-desa.

“Para mempertanyakan masa depan karena sampai sekarang posisinya dinilai belum jelas di tengah keberadaan ,” ujar pria yang akrab disapa SDA itu, Sabtu (23/5/2026).

Selain persoalan KDMP, Sofwan juga menyoroti status yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan. Menurutnya, banyak pemerintah desa membutuhkan kepastian hukum terkait pengelolaan dan kepemilikan aset agar tidak memicu persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal segera menyusun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting agar memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan program pembangunan maupun pengelolaan .

Sofwan menegaskan, kepastian regulasi sangat penting agar desa tidak menjadi pihak yang bingung dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh kebijakan yang menyangkut desa harus disusun secara sinkron sehingga dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah.

"Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian terkait tata kelola KDMP dan aset desa, hal ini agar program dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait