Demokrat Berbalik Dukung Pilkada via DPRD, Dilema Elektoral dan Tekanan Koalisi Jadi Faktor Penentu

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Partai Demokrat akhirnya mengikuti sikap koalisi pemerintahan terkait wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sikap ini menandai perubahan posisi Demokrat yang sebelumnya terlihat lebih berhati-hati dibandingkan partai-partai Koalisi Merah Putih lain seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN yang sejak awal menyatakan dukungan terbuka.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai kehati-hatian Demokrat pada fase awal bukan tanpa alasan. Menurutnya, partai berlambang bintang mercy itu mempertimbangkan secara serius dampak elektoral dari dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD.

“Demokrat berada dalam posisi dilematis. Mereka sadar bahwa dukungan terbuka terhadap sistem Pilkada melalui DPRD berpotensi menjadi bumerang secara politik,” ujar Iwan, Jumat (9/1/2026).

Iwan mengingatkan bahwa publik masih mengingat kuat peristiwa pada 2014, ketika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perppu untuk membatalkan Pilkada melalui DPRD akibat gelombang penolakan publik yang masif. Posisi SBY yang hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat isu ini menjadi sensitif secara historis dan simbolik bagi partai.

“Jika Demokrat sejak awal mendukung, partai ini berisiko dinilai tidak konsisten dan gagal mempertahankan keputusan politik yang pernah diambil SBY. Ini bisa berdampak pada kepercayaan pemilih, terutama menuju Pemilu 2029,” jelasnya.

Namun, lanjut Iwan, dinamika politik kekuasaan saat ini membuat Demokrat tidak memiliki banyak pilihan. Sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih, Demokrat membaca adanya sinyal kuat bahwa wacana Pilkada melalui DPRD sejalan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam konteks koalisi besar, berseberangan dengan Presiden dan mayoritas partai pendukung pemerintahan adalah langkah yang sangat berisiko. Demokrat bisa terpinggirkan, ruang geraknya dibatasi, bahkan berpotensi keluar dari koalisi,” katanya.

Dampak terburuk dari skenario tersebut, menurut Iwan, bukan hanya dirasakan oleh partai, tetapi juga oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Peluang AHY untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden 2029 dapat tertutup jika Demokrat kehilangan posisi strategis di pemerintahan.

Meski akhirnya mengikuti arah koalisi, Demokrat dinilai tetap menggunakan strategi komunikasi politik yang hati-hati. Partai ini memilih diksi diplomatis dengan menegaskan bahwa sikapnya merupakan bentuk mengikuti keputusan Presiden, bukan sebagai penggagas wacana perubahan sistem Pilkada.

“Ini strategi defensif. Demokrat menjaga jarak simbolik dari partai-partai yang sejak awal menginisiasi wacana tersebut. Jika suatu saat muncul penolakan publik besar dan Presiden mengambil langkah korektif seperti yang dilakukan SBY pada 2014, Demokrat masih punya ruang untuk menjaga legitimasi politiknya,” pungkas Iwan.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)