26 Pegawai DJP Dipecat, Pengamat: Berpotensi Tingkatkan Efisiensi & Integritas Ekonomi Nasional

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Direktor Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah memecat 26 pegawai DJP. Hal itu berkaitan dengan integritas pegawai.

Menanggapi hal itu, Peneliti Core indonesia Yusuf R Manilet berpandangan ada beberapa aspek yang harus dierhatikan usai DJP memecat pegawainya yang melakukkan pelanggaran.

Hal pertama menurut Yusuf yakni dari perspektif ekonomi, langkah bersih-bersih yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merupakan kebijakan strategis yang berpotensi membawa dampak positif signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia. 

"Pemecatan 26 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran etik, termasuk penyelewengan tunggakan pajak hingga Rp60 triliun dan penerimaan suap, bukan sekadar tindakan disiplin internal, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi dan integritas ekonomi nasional," kata Yusuf, Sabtu (11/10/2025).

Yusuf melanjutkan, jika dilihat dari sisi kepercayaan publik, kebijakan ini bisa menjadi titik balik penting. Sebab, selama ini, korupsi di sektor pajak menjadi salah satu sumber kebocoran pendapatan negara yang besar, bahkan ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. 

"Dengan membersihkan oknum yang tidak berintegritas, pemerintah berpeluang mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya kepatuhan pajak," ujarnya.   

Lebh lanjut Yusuf menilai, dari sisi efisiensi operasional, pemecatan tersebut memang terlihat drastis, namun secara ekonomi dapat dipandang sebagai bentuk creative destruction seperti yang dijelaskan oleh ekonom Joseph Schumpeter—menghapus elemen tidak produktif untuk menciptakan sistem yang lebih sehat dan efisien. 

"Meski dalam jangka pendek mungkin muncul kekurangan sumber daya manusia dan perlambatan proses pemeriksaan pajak, dalam jangka panjang langkah ini akan menurunkan biaya transaksi akibat praktik korupsi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional," tegasnya. 

"Selain itu, proses pemeriksaan tambahan terhadap 13 pegawai lain menunjukkan adanya keseriusan DJP untuk menegakkan budaya akuntabilitas secara sistematis," tandasnya.

Bisa Perkuat Kepercayaan Publik

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Tommy Kurniawan, mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membersihkan institusi keuangan negara dari perilaku koruptif.

“Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” tegas Tomkur sapaan akrabnya.

Legislator dapil Jabar ini menilai, tindakan tegas seperti ini akan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Ia juga memberikan saran konstruktif agar pengelolaan pajak di Indonesia dilakukan dengan lebih transparan dan efisien, mengingat jumlah penerimaan pajak nasional setiap tahun sangat besar.

“Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa. Kita punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dosa 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang baru saja dipecat.

Menurutnya, pemecatan itu berdasarkan temuan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Ia mendukung aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh anak buahnya itu.

"Mungkin dia (Dirjen Pajak Bimo Wijayanto) nemuin orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat," ungkap Purbaya. 

(cw1/nusantaraterkini.co).